Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Tim Ahli Sistem Logistik Nasional (Sislognas) Nofrisel mengatakan target pemerintah menurunkan biaya logistik menjadi 19% dalam setahun terlalu berlebihan.
Keraguan didasarkan pada belum disentuhnya persoalan logistik di luar kepelabuhanan. Dengan task force kepelabuhan, imbuhnya, akan serta merta menekan biaya kepalabuhanan, tapi tidak dengan biaya logistik secara keseluruhan.
"Kalau menurunkan biaya logistik menjadi 19% belumlah," ujarnya, Rabu (11/2/2015).
Sebelumnya, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional tahun ini menjadi hanya 19% dari produk domestik bruto dengan membentuk satuan tugas kepelabuhanan yang mencakup wilayah kerja di tujuh kementrian.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan satuan tugas atau task force itu akan mengevaluasi ongkos logistik nasional mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB). Dengan adanya satuan tugas itu, posisi Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) World Bank diharapkan bisa membaik.
