Bisnis.com, MAKASSAR - Rencana pemerintah pusat mengenakan bea keluar rumput laut dikhawatirkan menekan produksi komoditas tersebut terkhusus di daerah sentra penghasil Propinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Sulsel Sulkaf Latief, jika kebijakan tersebut jadi diberlakukan bakal berdampak pada harga jual di tingkat petani rumput laut. Kondisi tersebut selanjutnya akan memicu pembatasan produksi lantaran harga beli yang rendah diterima petani.
"Eksportir maupun pengusaha akan melakukan efesiensi bisnis jika bea keluar diberlakukan. Multiplier effect-nya harga beli di tingkat petani pasti akan turun serta berpengaruh ke tingkat produksi karena margin keuntungan yang diterima petani akan terus turun," katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (9/2/2015).
Menurutnya, Sulsel bakal menjadi daerah yang paling terkena dampak jika pemberlakuan bea keluar rumput laut jadi diterapkan Kementerian Perindustrian, mengingat 25% produksi rumput laut Tanah Air berasal dari daerah ini.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga akan menghambat target Pemerintah Provinsi Sulsel yang mematok ekspor rumput laut sebesar US$300 juta hingga 2018 mendatang. Selain itu, langkah pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas tersebut akan sulit dilakukan karena dikhawatirkan sulit mendapatkan pembeli dengan harga sesuai.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel produksi maupun ekspor rumput laut daerah ini terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Pada 2013 lalu produksi mencapai 2,42 juta ton di mana 80.905 ton diantaranya diekspor keluar negeri dengan nilai mencapai US$86,3 juta.
Selanjutnya, pada 2014 produksi rumput laut Sulsel mencapai 2,74 juta ton dengan ekspor sebanyak 117.655 ton dengan nilai mencapai US$138,5 juta. DKP Sulsel memproyeksikan produksi rumput laut pada tahun ini minimal bisa mencapai 2,61 juta ton dengan patokan target ekspor sebesar US$300 juta hingga 2018 mendatang.
Sebelumnya, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menyatakan rencana pengenan bea keluar rumput laut berpotensi mematikan industri rumput laut Tanah Air mulai dari hulu hingga hilir.
"Dampak berantainya sangat luas, tidak hanya berdampak pada produktivitas petani karena harga jual yang rendah, tetapi juga di tingkat pengusaha yang akan kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku," kata Ketua ARLI Safari Azis Husein.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya mempercepat penyusunan roadmap industri rumput laut termasuk diantaranya membuat tata ruang pengembangan agar mampu menarik minat investor ke sektor itu.
Dengan langkah tersebut, akan lebih memacu memacu penyerapan rumput laut di dalam negeri dibandingkan dengan menerapkan pengenaan bea keluar untuk komoditas tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
