Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR memberikan sinyal untuk menolak mayoritas rencana alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan pemerintah untuk 40 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RAPBNP 2015.
Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan dari 40 perusahaan pelat merah tersebut, hanya 10 perusahaan yang dinilai memenuhi kriteria pertimbangan DPR dan layak mendapatkan alokasi PMN tahun ini.
“Kurang dari 10 yang layak [mendapatkan PMN]. Kriteria utama lebih langsung menyasar kepentingan rakyat,” ujarnya seusai bertemu dengan Pimpinan BPK, Rabu (4/2/2015).
Sayangnya, Fadel enggan mengungkapkan perusahan tersebut. Dia hanya menegaskan masih banyak rencana alokasi yang diragukan anggota Dewan karena alasan yang tidak terlalu kuat, utamanya terkait urgensi pemberian PMN dalam akselerasi pembangunan sesuai dengan prioritas Presiden Joko Widodo.
Pihaknya bersama mayoritas anggota Dewan juga menyayangkan tidak adanya alokasi PMN untuk Perum Jamkrindo dan PT Askrindo dalam anggaran 2015. Menurutnya, dua BUMN itu yang seharusnya mendapatkan alokasi dana untuk menggerakan industri kecil-menengah.
Padahal, dalam APBNP 2014, Perum Jamkrindo mendapatkan PMN senilai Rp1,3 triliun. Begitu pula PT Askrindo mendapatkan PMN senilai Rp700 miliar.
Dia pun mengkritisi alokasi PMN untuk PT Bank Mandiri senilai Rp5,6 triliun yang sudah go public. Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi XI menyoroti pengajuan PMN dari PT Bank Mandiri itu dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
"Dana buat apa? Buat akuisisi untuk menjadi perbankan terbesa? Kita yang penting buat manfaat banyak orang. Kalau alasan infrastruktur, realisasi infrastrukturnya hanya 1%,” katanya.
DPR, sambungnya, tidak akan terlalu terburu-buru untuk pengesahan PMN tersebut, walau pembahasan PMN dalam RAPBN 2015 ini diperkirakan hanya sekitar 16 hari lagi. Langkah ini diambil DPR karena Dewan tidak berani mengambil risiko tidak tepatnya sasaran.
Komisi XI akan terus memilah-milah perusahan pelat merah mana saja yang layak diberikan PMN. Apalagi, berkaca pada kasus Bank Century yang justru menimbulkan masalah, membuat anggota Dewan lebih kritis mempertimbangkan usulan pemerintah apalagi hasil konsultasinya dengan BPK, masih banyak BUMN yang belum menindaklanjuti rekomendasi usulan BPK.
Fadel mengungkapkan akan mengajak rapat kembali dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kajian ini. “Kita akan minta ke Menteri Keuangan untuk undur dulu. Kalau enggak keburu APBNP ya enggak apa-apa. Saya tidak berani mengambil sikap yang buru-buru.”
Dalam kesempatan yang sama, Anggota VII BPK Achsanul Qosasi mengatakan dari 40 BUMN tersebut, ada 3 di antaranya yang belum diperiksa BPK yakni PT Angkutan Sungai Danau Pelayaran (ASDP), PT Djakarta Lloyd dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI).
Dari 37 BUMN yang sudah diperiksa, ada catatan-catatan yang tidak signifikan yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat Anggota VII BPK dengan nomor 21/S/IX/XX/01/2015 tertanggal 27 Januari 2015 yang diarahkan kepada Menteri BUMN, Komisi VI (bidang BUMN) dan Komisi XI (bidang keuangan negara), sebanyak 14 BUMN tercatat belum menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK.
Dari sisi jumlah rekomendasi TLHP, Perum Perikanan menjadi yang tertinggi dengan 14 rekomendasi yang belum selesai atau tidak ditindaklanjuti, disusul oleh PT Aneka Tambang Tbk., PT Angkasa Pura (AP) II dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebanyak 12 rekomendasi.
PT Antam sendiri merupakan BUMN yang mengajukan PMN terbesar pada RAPBN Perubahan 2015, Rp7 triliun, yang rencananya digunakan untuk pembangunan smelter anoda slime, sedangkan PT AP II sebesar Rp3 triliun dan PT KAI Rp2,75 triliun.
Sementara dari segi nilai, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mencetak angka tertinggi yaitu Rp1,68 triliun yang disebabkan oleh kelebihan penerimaan dana subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin) tahun anggaran 2012-2013, disusul Perum Perumnas sebanyak Rp723,69 miliar dan PT Pelni Rp501,01 miliar.
“Bukan berarti tidak layak [mendapat PMN]. Tapi ada baiknya catatan-catatan khusus ini bisa diselesaikan untuk akuntabilitas dan transparansi. Nantinya DPR juga akan mengawasi dengan lebih mudah,” ungkapnya.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan lembaganya akan selalu memantau dan memberikan respons terkait hasil pemeriksaan terhadap BUMN agar pemerintah tidak salah ‘melempar’ uang ke ‘lubang tanpa dasar’ yang justru merugikan negara.
“Tapi keputusan disetujui atau tidaknya ya nanti kan ada di Komisi XI DPR,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
