Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perindustrian ingin porsi yang dibelanjakan di dalam negeri dalam proyek migas dan kelistrikan harus lebih dominan ketimbang impor.
Pengadaan barang untuk proyek hulu migas diperkirakan mencapai US$20 miliar. Kontraktor migas mengklaim kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bahwa 50% dari nilai itu dibelanjakan di dalam negeri.
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Ferry Yahya mengatakan persentase itu ternyata didominasi belanja jasa bukan barang. “Kami ingin belanja barangnya yang lebih banyak pakai produk dalam negeri,” ucapnya, Kamis (5/2/2015).
Ketua Umum Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Migas Indonesia (Apropipe) Willem Siahaya sempat mengutarakan produk pipa pemboran migas buatan lokal kurang laku di negeri sendiri. Alasan yang paling sering didengar ialah barang impor lebih murah.
Willem mengakui itu tetapi menurutnya wajar. Kenyataannya untuk menjual barang di dalam negeri produsen harus menanggung beban 43% lebih berat ketimbang produk impor. Persentase ini akumulasi dari 12 hal kewajiban produsen domestik yang tak dikenai produk impor.
“Kalau impor dinilai lebih murah itu tidak adil. Seharusnya mereka dibebankan [kewajiban] 43% juga, baru kita duduk bersama. Kami tuntut 43% ini dibebankan pula kepada importir atau kami dibebaskan,” tuturnya.
Komponen Lokal
Pewajiban P3DN juga diberlakukan untuk proyek pengadaan kelistrikan 35.000 megawatt (MW) dalam 5 tahun mendatang. Penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan level komponen lokal dalam pembangkit listrik yang kini baru di kisaran 22%.
Kemenperin bahkan mengusulkan dibentuk konsorsium khusus untuk mengamankan pengadaan peralatan 7.000 MW dari total puluhan ribu megawatt itu pembangunannya lebih berpihak kepada industri dalam negeri. Ribuan megawatt ini bagian dari penugasan penyediaan listrik kepada PLN yang totalnya 15.000 MW.
Keberpihakan untuk ratusan pembangkit itu bermaksud untuk memberikan jaminan dan kemudahan akses pasar bagi pemanufaktur barang modal lokal. Pasar skala besar sebetulnya sudah ada melalui proyek ketenagalistrikan 35.000 MW.
"Tapi itu skala besar yang siapapun boleh masuk, termasuk asing. Kami mau amankan dan secure untuk 7.000 MW [bagian dari proyek PLN] yang mana asing tidak boleh ikut masuk," ucap Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin Teddy C. Sianturi.
Dalam pengadaan alat kesehatan diharapkan pula penyerapan produksi lokal membesar dari 5% dari belanja barang senilai Rp25 triliun per tahun. Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia mencatat 94% alkes diimpor.
Peralatan rendah teknologi, seperti tempat tidur, meja operasi, kursi dorong, set infus, dan jarum suntik bahkan inkubator kini bisa dibuat lokal. Pengadaan barang-barang ini didorong agar menggunakan buatan industri nasional bukan impor.
“Demand terbesar alat kesehatan itu produk yang disposable, seperti set infus dan jarum suntik tetapi ini harganya kan murah,” ucap Ketua Badan SDM dan Pelatihan Gakeslab Indonesia Budi Prasetyo.
Adapun untuk belanja barang pemerintah, khususnya pemerintah pusat, Kemenperin mematok 50% harus dibelanjakan di dalam negeri. Selama ini belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp400 triliun baru 30% - 40% yang dipakai membeli produk lokal.
