BNP2TKI Ancam Sikat PPTKIS Pengguna Jasa Calo

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menunda pelayanan (suspend) semua PPTKIS yang dalam operasinya masih menggunakan jasa calo dan sponsor.
Fatkhul Maskur | 02 Februari 2015 21:10 WIB
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan menunda pelayanan (suspend) semua PPTKIS yang dalam operasinya masih menggunakan jasa calo dan sponsor.

"PPTKIS yang masih menggunakan jasa calo akan kami tutup. Peran calo dan sponsor ini yang menjadi celah terjadinya pelanggaran dalam pengiriman dan penempatan TKI. Kita zoro toleransi untuk pengiriman TKI non-prosedural atau ilegal," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dalam pembukaan pelatihan saksi dan identifikasi masalah tindak pidana dan perdagangan orang, di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Senin (2/2/2015).

Dia menjelaskan dari hasil investigasi yang dilakukan, terjadinya pelanggaran bahkan masuk kategori tindak pidana penjualan orang (TPPO) bersumber dari PPTKIS yang menggunakan calo dalam perekrutan calon TKI.

Hal itu dilakukan PPTKIS agar secara koorporasi tidak terseret masalah hukum dan penindakan ketika TKI nonprosedural yang dikirim terungkap dan ditangani oleh penegak hukum.  "Makanya, selain dari sisi pengawasan kita perketat, dari sisi internal kami juga lakukan pembenahan," ungkapnya.

Sekarang di internal BNP2TKI, diterapkan reward bagi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang berhasil mengungkap terjadinya TPPO oleh para PPTKIS dalam pengiriman TKI ke luar negeri.

Diringkus Polisi

Terkait dengan keputusan tegas BNP2TKI menunda layanan (suspend) terhadap PPTKIS yang diduga melakukan pelanggaran mulai terlihat hasilnya.

Pelaku pengiriman TKI bermasalah asal Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB ), Haji Azis Iskandar kini sudah diringkus oleh pihak kepolisian dengan dugaan pidana Pasla 4 jo Pasal 102 ayat (1) huruf a dan Pasal 51 jo Pasal 103 Ayat (1) huruf f UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri dengan ancaman paling lama 10 tahun dan paling singkat 2 tahun.

Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI M Syafri mengatakan kasus tersebut terungkap berawal dari suspend terhadap salah satu PPTKIS yakni PT Bantal Perkasa atas TKI bermasalah di Abu Dhabi asal NTB, Rini Febriyanti.Setelah dilakukan klarifikasi terhadap PT Bantal ternyata tidak ditemukan keterlibatan.

"Lalu kita minta PT Bantal untuk membantu investigasi ini, dan ditemukanlah pelaku atas nama Haji Azis Iskandar alias Haji Nyompa. Sekarang sudah ditahan di Polres Sumbawa. Kita akan mengawal kasus ini terus agar para pelaku ada efek jera," kata Syafri.

Menurut dia, setelah TKI bermasalah atas nama Rini Febriyanti dipulangkan dari Abu Dhabi, BNP2TKI mengirimkan tim untuk menemui Rini, kemudian mengkroscek ke Disnaker Sumbawa Besar terkait apakah ada rekomendasi atas nama Rini, dan dari hasil di Disnaker tidak ada. Begitu juga ketika ke Disnaker Sumbawa Barat, tidak ditemukan adanya rekomendasi alias nama Rini tidak terdata. Nama Rini hanya terlacak pernah membuat paspor di Imigrasi Sumbawa Barat.

"Kami lalu koordinasi juga dengan Polres sumbawa Barat. Dan kita ketahui Haji Azis sudah ditahan," tukasnya.

Selain kasus tersebut, BNP2TKI juga mengawal penanganan kasus yang sedang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda NTB, terkait kasus sama yakni pelanggaran pidana UU No 39/2004 dengan tersangka Suryono alias Yono alias Yon.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
TKI, pptkis, bnp2tki

Editor : Fatkhul Maskur

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top