Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

1.000 Koperasi Nonaktif Terancam Dibekukan

Kementerian Koperasi dan UKM menertiban sekitar 1.0000 koperasi yang tidak lagi aktif atau tinggal 'papan nama' sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perkoperasian di Indonesia.
Ema Sukarelawanto
Ema Sukarelawanto - Bisnis.com 28 Januari 2015  |  21:05 WIB
Ilustrasi - Antara
Ilustrasi - Antara

Bisnis.com, DENPASAR--Kementerian Koperasi dan UKM menertiban sekitar 1.0000 koperasi yang tidak lagi aktif atau tinggal 'papan nama' sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas perkoperasian di Indonesia.

"Seribu unit koperasi skala nasional yang tidak aktif mulai kami tertibkan mulai bulan ini, kami sudah bersurat kepada koperasi-koperasi ini," kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, dalam keterangan resmi, Selasa (28/1/2015).

Kata dia kementerian juga telah membentuk tim internal penertiban koperasi untuk pengawasan upaya penertiban dan pembekuan koperasi skala provinsi dan kabupaten/kota.

Puspayoga mengatakan upaya penertiban baik melalui pembinaan hingga pencabutan badan hukum arahnya untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia.

"Kita tidak lagi mengejar kuantitas, tapi kualitas itu penting. Kita berharap ke depan koperasi-koperasi kita semakin berkualitas hingga mampu menyejahterakan anggotanya," katanya.

Sebelumnya, kementerian ini menargetkan penataan dan penertiban koperasi mulai tahun ini yang setidaknya bisa ditindak 60.000 unit koperasi tidak aktif baik yang tinggal papan, tidak melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) hingga tiga kali berturut-turut, ataupun karena persoalan lain.

Beberapa upaya pendampingan pun disiapkan untuk membantu koperasi-koperasi tidak aktif yang masih mungkin untuk diselamatkan.

Namun, lanjut Puspayoga, tindakan tegas seperti pencabutan badan hukum pun akan dilaksanakan jika memang koperasi tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan baik dari sisi anggota maupun aset-asetnya.

"Sedangkan untuk koperasi skala provinsi dan kabupaten/kota kami masih menunggu laporan dari daerah," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

koperasi kementerian koperasi dan ukm
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top