Bisnis.com, JAKARTA - Bukan Wapres Jusuf Kalla kalau tidak bicara blak-blakan. Kali ini Jusuf Kalla membeberkan soal praktik investasi di sektor keuangan oleh investor asing, yang dinilai dengan istilah "perampokan berulang-ulang" yang difasilitasi oleh rezim kebijakan di dalam negeri.
Penilaian soal perilau investor keuangan itu dikemukakan Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato sambutan pada Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di gedung Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (16/01/2015) malam.
Wapres Jusuf Kalla yang datang terlambat dan sempat diinformasikan tidak bisa hadir di acara OJK itu memulai sambutannya dengan menyebutkan bahwa sektor keuangan mirip dengan perannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, terkait dengan darah.
Uang ibarat darah, sehingga sangat perlu diatur dengan baik supaya alirannya lancar tapi bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. "Dan terutama menumbuhkan sektor riil," kata Wapres yang namanya akrab dipanggil Pak JK itu.
Dalam konteks itulah, Wapres JK mengingatkan kepada otoritas keuangan dan pelaku industri keuangan agar memberikan perhatian lebih besar bagi sektor riil dan tidak semata memberikan keuntungan yang besar saja bagi investor keuangan terlebih dari luar negeri.
Memberikan contoh, bukan bermaksud tidak menganggap penting pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG, Wapres JK mengatakan perrtumbuhan IHSG yang besar sebenarnya justru membuat kekayaan Indonesia tersedot ke luar karena 70% investor di bursa saham adalah investor asing.
Sudah begitu, katanya, investor asing masuk ke Indonesia dengan iming-iming suku bunga yang tinggi, mulai dari BI Rate, deposito, SBI dan kemudian turut "menggoreng" pergerakan kurs rupiah.
"Kita ini [ibaratnya] dirampok berkali-kali," kata Wapres JK. Ia mengilustrasikan sejumlah lembaga keuangan dan perbankan mancanegara yang beroperasi di Indonesia mengambil keuntungan yang besar untuk dibawa ke luar negeri.
Oleh sebab itu, pengaturan sektor keuangan sebaiknya tetap memperhatikan dan perlu semakin berorientasi pada pertumbuhan sektor riil di dalam negeri.
Era buruh murah sebaiknya juga ditinggalkan. "Bagaimana kita mau nabung kalau pendapatan rendah?" katanya. Sektor manufaktur pun tidak akan tumbuh kalau konsumsi rendah akibat gaji yang rendah, kata Wapres Jusuf Kalla.
