Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menepis dugaan yang dilontarkan Menteri Perindustrian Saleh Husin bahwa marak terjadi ekspor ilegal terhadap komoditas pertanian itu, sehingga mengakibatkan industri nasional kekurangan bahan baku.
"Kami tidak yakin dengan ekspor ilegal itu, karena petugas Bea Cukai tidak akan ada yang membiarkan adanya penyelundup," kata Ketua ARLI Safari Azis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Menurut Safari, jangan karena industri dalam negeri dikatakan kekurangan bahan baku lalu dianggap diselundupkan, padahal seharusnya ketersediaan bahan baku itu seharusnya bisa diserap industri nasional.
Ketua ARLI mengutarakan harapannya agar industri rumput laut tetap jalan, begitu pula dengan ekspor komoditas tersebut yang dinilai memiliki peluang ekspor tinggi dan meningkatkan perolehan devisa.
Hal itu juga dinilai akan membantu kelancaran pasar rumput laut yang dihasilkan oleh pembudidaya rumput laut yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau.
"Daya beli industri nasional seharusnya dapat ditingkatkan dan mengikuti harga internasional. Jadi, yang terjadi di lapangan itu bukan bahan baku rumput lautnya yang kekurangan, tetapi penyerapan oleh industrinya yang kecil," katanya.
Ia mengingatkan bahwa untuk melakukan ekspor, anggota ARLI harus memiliki deretan berbagai dokumen legal dan pergerakannya juga diawasi oleh badan yang berwenang, sehingga kemungkinan adanya ekspor ilegal dinilai sangat kecil.
Sebagaimana diberitakan, industri pengolahan rumput laut dan ikan masih kekurangan bahan baku menyusul masih maraknya ekspor bahan mentah ilegal, kata Menteri Perindutrian Saleh Husin di Bandung, Senin (12/1/2015).
"Industri pengolahan rumput laut dan pengolahan ikan kekurangan bahan baku, karena banyaknya penjualan ekspor ilegal. Perlu ada hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sektor itu," kata Menperin saat menjadi panelis pada Diskusi Ekonomi Munas XV/2015 Hipmi itu.
Menurut dia, jumlah rumput laut yang dijual mentah ke luar negeri masih cukup besar. Padahal bisa dilakukan hilirisasi untuk memaksimalkan potensi itu menyusul Indonesia sebagai negara terbesar penghasil rumput laut.
Menteri menyebutkan, saat ini ada 24 perusahaan yang bergerak dalam pengolahan rumput laut dengan 3.100 tenaga kerja serta investasi total US$170 juta.
"Kapasitas produksinya saat ini mencapai 20.000 ton per tahun, namun banyaknya penjualan bentuk mentah ke luar negeri mengakibatkan suplai bahan baku untuk industri di Indonesia menjadi rendah," katanya.
Menurut dia, ekspor mentah rumput laut itu menjadi masalah serius dan harus diakhiri. Pemerintah mendorong pengolahan rumput laut dari hulu sampai hilir secara tuntas karena akan memberikan nilai tambah bagi para pelaku usaha itu dan memberikan pendapatan bagi negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
