Bisnis.com, BANDUNG—Kalangan pelaku usaha logistik Tanah Air mendesak adanya perubahaan atau revisi atas cetak biru sitem logistik nasional karena ketidaksesuaiannya dengan strategi yang digunakan pemerintah, sehingga kerap menghambat implementasi.
Ketua Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menilai cetak biru (blue print)sistem logistik nasional (sislognas) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.26/2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Hal itu, menurutnya, menjadi penyebab tidak tercapainya roadmap, tahapan implementansi, dan rencana aksi. “Perlu segera direvisi demi meningkatkan daya saing produk nasional,” ujarnya, Jumat (16/1/2015).
Dia menyatakan terdapat perbedaan strategi atau konsep antara sislognas dengan kebijakan logistik dari pemerintahan Joko Widodo, semisal dalam kemaritiman nasional terkait konsep tol laut yang menjadi salah satu perhatian pemerintah saat ini.
Konsep maritim sislognas membatasi pergerakan kapal asing hanya sampai pelabuhan tertentu, yakni di barat hanya sampai Pelabuhan Kuala Tanjung dan di bagian timur di Pelabuhan Bitung, dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan pelayaran nasional.
Sementara itu dalam konsep tol laut, Setijadi menerangkan akan dikembangkan satu jalur besar pelayaran yang menghubungkan beberapa pelabuhan utama di mana jalur tersebut dilayani oleh kapal-kapal besar dengan kapasitas minimal berukuran 1.500 teus untuk mendorong efisiensi biaya logistik.
“Jelas sekali perbedaannya. Oleh karena itu perlu segera dilakukan revisi substansi konsep dan strategi sislognas agar arah kebijakan pengembangan logistik nasional lebih implementatif,” ujarnya.
