Bisnis.com, BANDA ACEH--Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei diproyeksi dapat beroperasi secara resmi mulai 26 Februari 2015. Proyeksi tersebut didapat dari hasil pertemuan antara Tim KEK Kemenko Perekonomian, Pemprov Sumut, dan instansi terkait.
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menyebutkan, untuk mempersiapkan pengoperasian tersebut, pihaknya akan langsung meninjau Sei Mangkei pada bulan depan.
"Hasil pertemuan dengan pemprov semakin meyakinkan kalau KEK Sei Mangkei bisa dioperasikan pada 26 Februari. Instansi terkait lainnya seperti PLN, Dinas Perhubungan dan manajemen PT Harkat Sejahtera sebagai perusahaan pembangkit listrik sudah oke. Mereka optimistis masalah yang ada bisa diselesaikan tepat waktu," ujar Enoh, dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (14/1/2015).
Enoh mencontohkan, masalah pelimpahan wewenang perizinan ke administrator KEK Sei Mangkei sudah diselesaikan oleh Pemprov Sumut.
Selain itu, masalah pembangunan jaringan dan penjualan listrik antara PLN dengan Harkat Sejahtera juga telah menemui titik temu. Masalah ini ditargetkan selesai pada pertengahan Februari 2015. Sementara itu, pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api juga akan diselesaikan secepatnya.
Enoh berharap Pemprov Sumut aktif mempercepat penyelesaian berbagai kendala pengoperasian KEK Sei Mangkei.
"Sei Mangkei merupakan usulan pemprov, seharusnya mendapatkan dukungan penuh. Kalau ini molor, nama Sumut dan Indonesia bisa jelek, karena investor seperti Unilever sudah masuk," tambahnya.
Kepala Bappeda Sumut Arsyad Lubis menegaskan, Sei Mangkei dapat beroperasi sesuai target tersebut. Dia menyebutkan saat ini peraturan gubernur mengenai pelimpahan wewenang perizinan sudah siap ditandatangani oleh gubernur.
"Kami siap menyelesaikan masalah kekurangan pasokan listrik. Pembebasan sisa lahan dan pembangunan rel kereta api Bandar Tinggi ke Kuala Tanjung juga siap diselesaikan," ucap Arsyad.
Dia memerinci, pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api yang tersisa yakni 7,25 km dengan rincian 2,7 km di Simalungun dan 4,5 km di Batubara.
Direktur PT Harkat Sejahtera Darno Hartono mengatakan pihaknya dan PLN telah sepakat melakukan jual beli listrik dari biomassa. Adapun, harga berdasarkan ketentuan pemerintah. Selanjutnya, perusahaan akan membangun jaringan untuk memasok listrik ke dalam kawasan.
"Tidak ada hambatan besar. Sebagian besar kami menggunakan titik-titik bekas tiang PLN. Dari 17 km yang dibutuhkan, 7 km pakai bekas PLN. Kami targetkan semuanya selesai pertengahan Februari," pungkasnya.
