Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Segera Dibentuk

Pemerintah segera membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan sertifikasi, sesuai amanat UU Nomor 30/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
Rustam Agus
Rustam Agus - Bisnis.com 14 Januari 2015  |  17:31 WIB

Bisnis.com, JAKARTA---Pemerintah segera membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan sertifikasi, sesuai amanat UU Nomor 30/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“BPJPH efektif setelah tiga tahun undang-undang ditetapkan,” kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin seperti dikutip laman Kemenag, Selasa (13/1/2015).

Dia mengatakan hal itu pada Tasyakur Milad ke-26 Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

UU JPH disahkan DPR pada September 2014, kemudian ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Oktober tahun yang sama.

Dalam UU yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

Menurut Machasin, ketetapan halal suatu produk tetap pada wewenang MUI.

“Masyarakat bisa saja membuat LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), tapi LPPOM MUI sudah pengalaman 26 tahun, lebih baik kerjasama dengan LPPOM MUI,” katanya.

Menurut Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini, keberadaan LPPOM MUI sudah memberi banyak manfaat, kerjasama dengan Pemerintah atau Kementerian Agama juga terjalin baik. “LPPOM MUI masih efektif sampai tahun 2017,” ujarnya.

Sementara Ketua Umum MUI Din Syamsuddin mengatakan, keberadaan LPPOM MUI selama 26 tahun merupakan tuntutan sejarah.

“Ada kerjasama dengan Pemerintah, seyogyanya MUI yang diberi kewenangan, karena wilayah keagamaan ada di MUI,” ujarnya.

Sampai sekarang, LPPOM MUI sudah mengeluarkan 124 ribu sertifikat halal.

“Dari 124 ribu itu masih di bawah 50 persen produk yang beredar di Indonesia,” ujarnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenag sertifikasi halal produk halal
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper
To top