Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan dipandang perlu membuat konsep yang memadai dan strategi implementasi yang aplikatif untuk mencapai target swasembada garam nasional pada 2015 sebagaimana yang diinginkan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengatakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus dilakukan dengan saksama dalam realisasi program swasembada garam nasional sebelum secara tergesa-gesa membuat target.
"KKP harus menjelaskan roadmap swasembada garam yang sedang disusun saat ini serta bagaimana proses implementasi dan teknis koordinasi multisektor yang akan dilaksanakan," ujarnya lewat keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Minggu (11/1/2015).
Dari sisi niaga, lanjutnya, importasi garam yang selama ini dilakukan harus dibuka secara transparan dalam proses maupun peruntukannya.
Dia menambahkan target swasembada garam nasional dapat terealisasi dan tercapai dengan baik bila pemerintah mau serius menjalannya.
Menurutnya, dalam tiga bulan terakhir ini, proses koordinasi dan komunikasi antarkementerian masih terlihat buruk.
Diketahui, Menteri Kelautan dan Periknana Susi Pudjiastuti menargetkan swasembada garam nasional, baik konsumsi maupun industri, dapat terealisasi pada 2015.
Sementara, road map garam nasional yang disepakati antarkementerian menargetkan swasembada garam nasional dapat terjadi pada 2017.
Rofi mengatakan langkah penting yang harus diambil pemerintah dalam swasembada ini adalah penguatan dari sisi para petani garam lokal.
Hal ini bisa dilakukan dengan bantuan inovasi teknologi tepat guna dan mananjemen tata kelola.
Selain itu, lanjutnya, dalam proses tata niaga, pemerintah harus serius menekan harga garam dengan memaksimalkan peran Bulog sebagai stabilitator harga serta secara proaktif menyerap langsung garam dari para petani.
"Pemerintah harus memberikan kepastian kesejahteraan yang jelas untuk para petani garam, agar kemampuan produksinya terus meningkat. Memangkas mafia importasi agar tata niaga sehat," katanya.
Rofi mengingatkan, swasembada garam harus memberikan dampak langsung kepada petani lokal, bukan hanya target pencapaian produksi pemerintah semata.
Menurutnya, jangan sampai keberlimpahan produksi yang diharapkan akhirnya membuat mereka hanya menjadi penonton.
Berdasarkan data dari KKP, selama ini kepemilikan lahan garam rakyat hanya seluas 0,27 hektar per orang dengan produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektar per musim.
Sedangkan, produksi garam rakyat tahun lalu tercatat sekitar 2,5 juta ton dengan kualitas garam KP1 mencapai 35%.
Adapun saat ini kebutuhan garam nasional sebesar 4 juta ton terdiri atas garam konsumsi 2,2 juta ton dan garam industri 1,8 juta ton.
Kebutuhan garam industri nasional tersebut diimpor dari Australia, China, Eropa, dan negara lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
