Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pastikan stok beras nasional di Perum Bulog (Persero) mendekati Natal dan tahun baru 2015 aman, deangan total 1,7 juta ton termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) sejumlah 304.014 ton.
Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel berjanji akan terus memantau perkembangan pasokan dan fluktuasi harga agar masyarakat tidak melakukan aksi panic buying. Dia juga menegaskan Bulog siap mengeksekusi operasi pasar (OP) apabila terjadi gejolak harga.
“Kami terus berupaya agar pasokan beras selalu cukup di pasar-pasar, sehingga harga tetap stabil dan sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kenaikan harga di tingkat konsumen,” ujarnya, Senin (15/12/2014).
Dia menyebut tren kenaikan harga beras saat Natal dan tahun baru tidak segenting saat perayaan Idulfitri. Biasanya, sebut Rachmat, kenaikan hanya terjadi di daerah-daerah yang mayoritas warganya merayakan Natal.
“Kalaupun terjadi kenaikan pada Desember-Januari, biasanya karena minimnya pasokan ke pasar sebagai dampak panen yang mulai berkurang di sentra-sentra produksi komoditas hortikultura.”
Menurut pantauan Kemendag, rerata harga beras medium secara nasional saat ini hanya naik 0,75% dibandingkan pekan lalu atau dari Rp9.274/kg menjadi Rp9.344/kg. Adapun, harga beras di DKI Jakarta masih sekitar Rp9.640.kg.
Rachmat menjelaskan gejala kenaikan harga sempat terlihat di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Saat ini, harga beras medium IR64 (I, II, dan III) dibandingkan 1 Desember 2014 masing-masing naik sebesar 3,30%, 3,53%, dan 3,70%.
“Kami telah berkoordinasi dengan Bulog untuk meredam kenaikan harga beras dengan terus melakukan OP di seluruh Indonesia melalui surat no.1278/2014 tertanggal 3 Desember 2014,” sambungnya.
Cadangan beras di gudang Bulog seluruh Indonesia saat ini masih mencukupi untuk 7 bulan ke depan. Adapun, realisasi OP CBP sampai saat ini sudah mencapai 51.944 ton, yang mana 3.360 ton di antaranya dieksekusi pada bulan ini.
EKSEKUSI OPK
Sementara itu, Bulog mengumumkan akan melancarkan operasi pasar khusus (OPK) dengan menggunakan CBP untuk masyarakat berpendapatan rendah di seluruh Indonesia sejumlah 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan harga tebus Rp1.600/kg.
“Sampai saat ini kami belum akan melakukan impor beras. Kami tetap berkomitmen untuk tidak terlalu mengandalkan skema impor sebagai solusi perberasan nasional,” tegas Rachmat.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bayu Krisnamurthi sepakat bahwa CBP harus terus diperkuat untuk menjaga harga beras dan dapat disalurkan ke masyarakat miskin melalui OPK.
“Untuk diketahui, stok fisik pangan saat ini sudah menjadi pembicaraan internasional, karena ke depannya mereka tahu betul isu pangan dan cadangan pangan negara akan menjadi hal yang sangat krusial,” ujarnya terpisah.
Bahkan, kata Bayu, negara-negara Eropa Barat seperti Prancis ingin berguru ke Indonesia tentang mekanisme pengelolaan CBP. Pasalnya, sistem pemberian likuiditas atau uang untuk warga miskin terbukti tidak efektif di Eropa.
Dia mencontohkan jumlah warga kelaparan di Eropa Barat mencapai 16 juta jiwa, dan tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan e-money. “Baru-baru ini saya ke Prancis, dan mereka bertanya bagaimana Indonesia bisa mengelola CBP untuk rakyat miskin.”
Dia menyebut Amerika Serikat juga tengah serius memikirkan pengelolaan cadangan pangan fisik untuk menghadapi proyeksi lonjakan permintaan pangan global dari Tiongkok. Negeri Panda diprediksi mengimpor 80 juta ton beras dan 1 juta ekor sapi.
“Artinya, negara-negara besar dan maju pun mulai memikirkan bagaimana memiliki cadangan pangan fisik. Oleh karena itu, bagi Indonesia, kekuatan cadangan beras pemerintah tidak bisa ditawar-tawar.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
