Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LAHAN BUDIDAYA IKAN: 2015, Ditargetkan Terbit 1.000 Sertifikat

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan 1.000 sertifikat hak milik untuk lahan pembudidaya sebagai hasil dari kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional diterbitkan pada 2015.
Lahan budidaya ikan. Ditargetkan terbit 1.000 sertifikat pada tahun depan/Bisnis
Lahan budidaya ikan. Ditargetkan terbit 1.000 sertifikat pada tahun depan/Bisnis

Bisnis.com, TAKALAR--Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan 1.000 sertifikat hak milik untuk lahan pembudidaya  sebagai hasil dari kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional  diterbitkan pada 2015.

Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Budidaya Perikanan KKP, mengatakan kerjasama dengan BPN itu telah berlangsung sejak 2013, dan hingga kini baru sekitar 1.500 sertifikat yang diterbitkan.

"Target hingga 2019 sebanyak 7.000 sertifikat, dan tahun depan saja 1.000 sertifikat," ujarnya di sela acara Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di Lokasi Hutan Mangrove dan Petani Rumput Laut Desa Laikang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/12/2014).

Dia menambahkan, kerjasama KKP dan BPN melalui program bertajuk SEHATKAN (Sertifikasi Hak Atas Tanah) itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah pembudidaya mendapatkan akses permodalan dari perbankan.

Maka dari itu, Slamet meminta Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah untuk mendorong dan merekomendasikan pembudidaya lokal supaya mengajukan sertifikasi lahannya.

"Nanti akan ada petugas BPN yang melayani proses sertifikasi itu, dan karena ini hasil kerjasama, saya harap bisa lebih mudah dan cepat," jelasnya.

Dalam acara yang sama, Kasim, Kepala Unit Pelayanan Pengembangan Desa Laikang yang dibina KKP, mengungkapkan bahwa akses modal memang masih menjadi salah satu masalah utama bagi pembudidaya di daerah itu.

"Bank terdekat dari sini jaraknya sekitar 30 km, belum lagi, jika mau dapat pinjaman dari bank, sebagian pembudidaya belum bisa memberikan sertifikat untuk jaminan," katanya.

RUMPUT LAUT

Sementara itu, Siti Herdiati Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, mengaku mendukung tiap program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat‎, termasuk salah satunya program pembinaan budidaya rumput laut di Desa Laikang, Kabupaten Takalar.

"Berkat budidaya rumput laut, para Ibu di sini mendapat penghasilan tambahan Rp50.000 per hari, yang dapat membantu perekonomian rumah tangga," ujarnya.

‎Berdasarkan catatan KKP, saat ini terdapat 36 kelompok binaan kementerian itu di Takalar, sedangkan menurut catatan Pemerintah Kabupaten Takalar, rata-rata produksi rumput laut lokal mencapai 550 ton basah per tahun.

Secara‎ nasional, produksi rumput laut pada 2013 mencapai 9,28 juta ton, meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 6,51 juta ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper