Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dianjurkan membangun BUMD bidang komoditas untuk menjamin ketersediaan komoditas pangan, sehingga fluktuasi harga bisa ditekan.
Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas (Unand) menyarankan Pemprov Sumbar mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD) atau lembaga khusus bisnis sektor riil pertanian yang menghubungkan petani dan pedagang.
“Sumbar perlu memiliki kelembagaan bisnis untuk melindungi petani dan pedagang kita [sumbar],” katanya di Padang, Selasa (9/12/2014).
Dia menyebutkan kehadiran BUMD yang bergerak di sektor riil pertanian dimaksudkan untuk mengelola dan menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Cara itu, dinilai bisa menekan fluktuasi harga yang menyebabkan tingginya inflasi di daerah itu.
Sebab, sebagian besar produk pertanian Sumbar mengalir ke daerah lainnya. Di dalam NKRI tidak dibenarkan membatasi penyebaran produk pangan ke daerah lain. Strateginya, kata Syafruddin adalah membentuk lembaga resmi yang melakukan transaksi jual beli, sehingga harga bisa terkendali.
Menurutnya, kebutuhan untuk mendirian BUMD tersebut tidak memerlukan modal besar. Perkiraannya dengan modal Rp50 miliar, Sumbar sudah bisa memiliki BUMD yang refresentatif untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui terkendalinya harga komoditas.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan sejumlah komoditas di Sumbar sudah dalam posisi surplus seperti beras, cabai merah, bawang, daging sapi, dan jagung.
Namun, sebagian besar pedagang memasarkan komoditas tersebut di provinsi tetangga seperti Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, sehingga acapkali menyebabkan harga di Sumbar bergejolak akibat pasokan yang kurang.
“Produksi terus bertambah, tetapi petani tetap tidak sejahtera, karena yang menikmati adalah pedagang yang menjualnya ke provinsi tetangga,” ujarnya.
Irwan menyebutkan perlu ada skema agar produksi pertanian lokal (Sumbar) diprioritaskan di daerah terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke provinsi tetangga.
