Bisnis.com, DENPASAR--Pemda Bali minta pemerintah pusat tidak menggunakan skema pendanaan kerja sama pemerintah swasta atau KPS dalam pembangunan bandara di Bali Utara, karena akan membebani keuangan daerah.
Bila skema KPS digunakan, maka pemda Bali dan pemda Kabupaten Buleleng harus siap membebaskan lahan untuk bandara yang diperkirakan membutuhkan 1.200 Ha. Hal itu sesuai dengan skema pendanaan KPS, di mana pemda mendapatkan kewajiban membebaskan lahan dan swasta yang membangun.
Menurut Kadis Perhubungan dan Informatika Bali Ketut Artika, harga tanah di lokasi yang telah dipilih Bali sebagai bandara saat ini sudah naik, sehingga semakin memberatkan pemda apabila harus membeli lahan warga.
"Terus terang saja, dana daerah itu sangat terbatas. Alternatif yang kami tawarkan adalah memberikan kesempatan full kepada swasta," jelasnya kepada Bisnis, Senin (7/12/2014).
Apalagi, jelasnya, salah satu investor yang berminat menyatakan kesiapannya mendanai pembangunan bandara itu dengan syarat diberikan hak inisiatif.
Asisten II Bidang Ekonomi Setda Bali Ketut Wija mengusulkan bila pemerintah pusat tetap memaksakan skema KPS maka polanya seperti pembangunan jalan tol yaitu swasta mendapatkan hak konsesi tanah untuk sekian tahun. Menurutnya, skema seperti itu tidak akan membebani keuangan daerah yang hanya memiliki APBD sekitar Rp4,3 triliun.
"Memang belum ada skema tol dipakai untuk bandara, kami di daerah juga bingung tetapi harapannya Bali bisa menggunakan skema itu kalau pusat mengizinkan," jelasnya.
Lokasi bakal bandara di Bali Utara sudah diputuskan oleh Pemprov Bali, yakni di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Namun, kepastian pembangunan bandara yang ditujukan untuk mengatasi tidak memungkinkannya perluasan Bandara Ngurah Rai itu belum jelas, karena menunggu keputusan Kementerian Perhubungan.
DI ATAS LAUT
Adapun saat ini investor yang secara resmi mengajukan proposal konsep kepada pemda adalah PT Pembangunan Bali Mandiri dan konsultan asal Kanada, Airport Kinesis Canada (AKC). AKC menawarkan konsep pembangunan bandara di atas laut dengan mereklamasi lautan sekitar 600 Ha, karena tidak akan mengorbankan lahan pertanian di sekitarnya.
Perwakilan AKC, Shad Serroune, memaparkan nama bandara baru yang mereka tawarkan adalah Dwijendra International Airport. Pembangunan bandara di lautan itu rencananya akan membutuhkan 134 juta kubik tanah dengan kedalaman tidak lebih dri 100 meter.
Pihaknya juga menawarkan pembangunan rumah sakit, pusat pendidikan dan pelatihan tentang kedirgantaraan, dan pembangunan serta pengoperasian bandara akan mengusung konsep ramah lingkungan.
Rencananya, selain penerbangan domestik, bandara ini juga akan melayani penerbangan internasional. Dia meyakinkan jika surat ijin dari Kementerian Perhubungan bisa terbit 2014, maka jika terpilih pengerjaannya dapat dimulai awal tahun depan.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan lebih setuju dengan ide pembangunan di atas laut, karena tidak akan mengorbankan lahan pertanian di sekitarnya.
“Bandara sendiri sudah pasti ditentukan di Kubutambahan, dan di sana banyak terdapat lahan persawahan kelas 1, jika sampai dikorbankan akan mengganggu produksi pangan di sana,” jelasnya.
