Bisnis.com, JAKARTA Anjloknya harga komoditas crude palm oil (CPO) membuat pemerintah memastikan penerimaan bea dan cukai hingga akhir tahun hanya 92% dari target APBNP 2014 Rp173,73 triliun atau sekitar Rp159,83 triliun.
Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan tidak tercapainya penerimaan negara kepabaean dan cukai lebih dikarenakan menurunnya sisi bea keluar (BK) yang diproyeksikan hanya mampu mencapai 57% dari APBNP 2014 Rp20,6 triliun.
"Selama ini [target bea dan cukai] 100%, tapi baru kali ini kering. Sejak 2007, kita selalu tercapai. Baru kali ini kita shortfall," kata dia.
Menilik data DJBC terbaru memang realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Oktober Rp131,3 triliun, atau hanya 75,59% dari target APBNP 2014 Rp173,3 trilun.
Shortfall terbesar berada di sisi realisasai bea keluar hanya 51,84%, yakni Rp10,68 trilun dari Rp20,6 triliun.
Sementara untuk realisasi bea masuk (BM) dan cukai, masing-masing mencapai 74,83% dan 79,99%.
Menurutnya, hingga akhir tahun realisasi BM teralisasi 98% dan cukai 100%.
Agung menyatakan penurunan penerimaan BK diakibatkan harga CPO yang masih di bawah US$750 per Metrik Ton (MT), sehingga bea keluar dikenakan 0%.
Tak hanya itu, pada Desember BK juga dipastikan 0% karena harga patokan ekspor komoditas penopang ekspor nasional ini makin turun menjadi Rp662 per MT untuk pengiriman Desember.
Selain melemahnya harga CPO, penurunan realiasi penerimaan BK juga imbas dari pelarangan ekspor mineral mentah sebelum membangun smelter, khususnya untuk PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Newmont Nusa Tenggara.
Target Rp5,5 triliun cuma dapet Rp1,2 trilun saja sampai akhir tahun.
