Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp39,5 triliun untuk pengembangan 24 pelabuhan serta Rp53,15 triliun untuk investasi pengadaan kapal dalam mendukung program poros maritim dunia.
Demikian menurut penganggaran yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terkait target pembangunan infrastruktur untuk tahun 2015-2019. Dalam rencana pembangunan infrastruktur itu juga dipaparkan sejumlah sektor pendukung atas pengembangan tol laut sebagai pendukung konsep poros maritim.
Khusus untuk pengembangan pelabuhan, alokasi anggaran tersebut bervariasi sesuai kebutuhan mulai dari Pelabuhan Banda Aceh hingga Pelabuhan Sorong. Pelabuhan Banda Aceh, Palangkaraya dan Ambon, misalnya mendapat anggarkan sebesar Rp1 triliun. Sedangkan Pelabuhan Batam, Balawan dan Bitung yang masing-masingnya mendapat alokasi anggaran Rp3 triliun.
Dalam dokumen yang diterima Bisnis, Rabu (19/11/2014), disebutkan bahwa khusus untuk pengadaan kapal, pemerintah membagi atas empat kriteria. Keempat kriteria itu adalah kapal peti kemas dengan kapasitas 15.000 DWT, 40.000 DWT serta kapal barang perintis dan kapal pelayaran rakyat.
Dengan anggaran investasi Rp53,15 triliun, pemerintah menargetkan jumlah kapal pada akhir pemerintahan Jokowi-JK akan akan mencapai 609 unit. Dari jumlah tersebut, porsi kapal pelayaran rakyat mendapat pengadaan terbanyak, yakni 500 unit.
