Bisnis.com TANGERANG--Pengurus Koperasi Unit Desa Bina Dharma, Supari meminta jatah kuota Solar untuk nelayan dikembalikan seperti semula. Dia mengungkapkan sejak ada pengendalian bahan bakar untuk nelayan maka jatah yang boleh dibeli oleh satu nelayan hanya 60 liter dari sebelumnya 80 liter.
Padahal, jelasnya, di wilayah Tanjung Pasir ada 90 orang nelayan yang aktif dari total 150 orang. Pertamina, jelasnya, tiap hari memasok sekitar 3.000 liter sedangkan konsumsi hanya 2.000 liter.
“Ada sisa, tapi tidak bisa disalurkan karena ada pembatasan tiap nelayan,” ujarnya, Selasa (11/11/2014).
Dia mengungkapkan pembelian di SPDN Tanjung Pasir memang hanya melayani bagi pemegang kartu nelayan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tangerang. Kalau tidak pakai kartu itu dan surat jalan dari kepala desa, jelasnya, maka pihaknya tidak dapat melayani pembelian.
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya Yuktyanta mengungkapkan pembatasan Solar bersubsidi untuk nelayan merupakan kebijakan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengurangi jatah BBM bersubsidi nelayan sebanyak 20%.
"Namun, nanti pada 1 Januari 2015 akan normal kembali," katanya.
Dia berharap agar pemerintah bisa membedakan jatah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan dan kendaraan bermotor sehingga nelayan kecil tetap bisa menikmati BBM bersubsidi.
Berdasarkan pantauan Bisnis, praktek jual beli eceran masih marak ditemukan di wilayah ini. Salah satu alasannya adalah sistem utang yang masih menjerat nelayan-nelayan kecil. Supari mengatakan SPDN hanya melayani penjualan cash sehingga nelayan yang tidak mampu membeli akhirnya terpaksa mengutang ke pengecer Solar bersubsidi.
Amsor, nelayan setempat, membenarkan mekanisme itu. Dia mengatakan SPDN tersebut justru melayani ke sejumlah pengepul yang nantinya dijual lagi ke nelayan-nelayan kecil. Padahal, nelayan kecil itu hanya membutuhkan Solar 5 liter per hari untuk melaut selama 4 jam.
“Saya harap pengelola SPDN bisa memberikan sistem pembayaran utang sehingga kami bisa menikmati BBM bersubsidi. Kalau kapal-kapal besar belinya ada yang sampai 100 liter,” katanya. Padahal, jelasnya, pembelian melalui pengecer bisa dihargai dari Rp7.000 per liter hingga Rp9.000 per liter.
Berkaitan dengan penaikan subsidi BBM, Amsor mengatakan bila penaikan tidak menjadi masalah asal Solar itu bisa dibeli langsung oleh nelayan-nelayan kecil sehingga tidak melalui penjual eceran. “Kenaikan akan dinikmati oleh pengepul, mereka tambah untung,” katanya. Dia juga berharap agar pasokan Solar terus ada.
Sidik, nelayan lainnya mengungkapkan bila kenaikan harga Solar bersubsidi akan memukul nelayan-nelayan. Dia mengatakan setidaknya dalam satu hari bisa mengkonsumsi 40 liter Solar yang dibeli dengan harga Rp5.500 per liter.
“Kalau dinaikkan berapa jumlah yang akan kami keluarkan untuk sekali melaut,” ungkapnya. Hanya saja, bila penaikan itu memang sudah menjadi keputusan pemerintah, dia hanya bisa pasrah menerima asalkan pasokan Solar selalu tersedia setiap saat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
