Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyederhaanan Investasi Industri Kecil Diklaim Persempit Defisit

Upaya penekanan defisit neraca perdagangan dinilai bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan iklim investasi dengan memacu ekspor produk industri kecil yang selama ini ada banyak di Indonesia.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penekanan defisit neraca perdagangan dinilai bisa dilakukan dengan melakukan perbaikan iklim investasi dengan memacu ekspor produk industri kecil yang selama ini ada banyak di Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan salah satu permasalah defisit perdagangan selama ini karena industri kecil sulit melakukan investasi karena berbagai hambatan khususnya terkait perizinan.

“[Perizinan] itu yang kita streamline. Dnegan begitu investasi lebih cepat, kIta harapkan pabrik kita lebih kompetitif,” ujarnya.

Dengan eksekusi langkah tersebut, sambungnya, biaya awal usaha berkurang karena mudahnya perizinan yang pada gilirannya mengurangi biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan.

Sebelumnya, pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menargetkan waktu maksimal yang dibutuhkan dalam proses perizinan usaha menjadi enam bulan dari sebelumnya bertahun-tahun, dengan menyelesaikan masalah tumpang tindih wewenang antar Kementerian.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar waktu itu menilai lamanya proses perizinan yang saat ini terjadi bukan dikarenakan tidak efektifnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu.

Menurutnya, lamanya perizinan dikarenakan masih terdapat kelemahan di kebijakan PTSP, terutama di kelompok perizinan sektoral dan daerah. Dia menilai perizinan sektoral dan daerah masih terlalu lama dikarenakan proses perizinan, juga harus mendapatkan izin dari institusi lainnya.

Sofyan juga mewacanakan akan membuat complain center yang berbasis teknologi informasi sehingga jika ada investor yang merasa tidak puas langsung bisa melapor. Adanya transparansi tersebut, lanjutnya, akan membuat para menteri yang bersangkutan dapat cepat bertindak.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper