Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perhubungan meminta Lion Group membuka dialog dengan berbagai pihak yang berkepentingan di Bandara Halim Perdanakusuma sehubungan dengan rencana pengelolaan aset milik TNI Angkatan Udara itu.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan pemerintah justru menganjurkan pihak swasta untuk turut mengelola bandara karena keterbatasan anggaran negara. Hanya saja, dalam perkembangannya, pihak swasta tersebut harus berbentuk Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).
“Dari situ kita akan melihat rencana mereka bagaimana, tata ruang dan tata udara seperti apa, penyesuaian antarbandara bagaimana,” terangnya, Rabu (15/10).
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Santoso Eddy Wibowo mengatakan lahan tersebut merupakan milik TNI AU karena itu merupakan kewenangan matra tersebut untuk melakukan kesepakatan kerjasama dengan pihak manapun.
Hanya saja menurutnya, yang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib berbagai pemangku kepentingan yang saat ini sudah berusaha di bandara tersebut seperti anak usaha Garuda Indonesia, Citilink, penerbangan tak berjadwal serta sekolah penerbang.
“Perlu dialog untuk memikirkan kepentingan para stakeholder, termasuk dengan PT Angkasa Pura II,” terangnya.
Dirut Citilink Arif Wibowo menyerahkan rencana pengembangan bandara tersebut kepada TNI AU.Dia mengaku tidak memiliki komentar secara khusus karena tidak memahami detail pengelolaan bandara tersebut.
Hanya saja dia mengatakan selama ini, Citilink yang terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma telah melayani penerbangan dan telah melayani banyak penumpang ke berbagai kota di Indonesia.
“Citilink beroperasi di sana atas perintah dan kebijakan negara, .Kan saat itu pemerintah memberikan jalan keluar. Beberapa maskapai, mereka kan tidak sanggup, tapi kami sanggupi,” katanya. ungkapnya.
