Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta para pengusaha tambang berkongsi untuk membuka jalur khusus kendaraan tambang guna menghindari kerusakan infrastruktur jalan.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan hilir mudik kendaraan angkutan tambang di sejumlah wilayah di Jabar saat ini tidak bisa dibiarkan karena bisa memperburuk kondisi jalan. Agar permasalahan tersebut tidak semakin parah, pihaknya meminta para pengusaha untuk membuka jalan khusus aktivitas tambang.
Namun Wagub memastikan harus ada kajian komprehensif untuk merealisasikan hal tersebut. Pihaknya mengaku sudah membicarakan wacana ini salah satunya dengan asosiasi pengusaha tambang di Rumpin, Bogor Barat. “Pihak pengusaha tidak keberatan membuka jalan khusus pertambangan,” katanya di Bandung, Senin (22/9).
Menurutnya para pengusaha menyambut baik rencana tersebut karena akan memperlancar usaha dan menghilangkan dampak kerusakan jalan. Namun, para pengusaha menginginkan penataan di kawasan hilir, khususnya mengenai penyesuaian harga jual hasil tambang pasir batu di pasaran. "Menurut mereka, membuka jalan tambang itu persoalan mudah. Tapi mereka ingin adanya kenaikan harga jual, Rp 10.000 per meter kubiknya," katanya.
Pihaknya terlebih dahulu berencana melakukan pendataan dan kajian khusus mengenai pembukaan jalur khusus ini dari hulu tambang hingga hilir. “Misalnya dari persoalan harga dan akan menjadi beban siapa. Ini perlu dilakukan agar semua pihak terselamatkan," katanya.
Sementara untuk jangka pendek pihaknya menilai perlu adanya larangan bagi kendaraan angkutan tambang yang bermuatan lebih. Dia juga meminta angkutan tambang menggunakan kendaraan kecil ketimbang menggunakan truk besar. Kendati memerlukan lebih banyak kendaraan dan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi tambang, namun hal itu dinilai lebih baik.
Kadis Bina Marga Jabar M Guntoro mengatakan keberadaan jalur khusus tambang sudah mendesak diterapkan di sejumlah wilayah tambang. Menurutnya kerusakan jalan provinsi akibat lalu lalang kendaraan tambang tak sebanding dengan PAD yang diterima daerah dari para pengusaha. “Di Bogor saja PAD setahun hanya Rp30 miliar, memperbaiki kerusakan lebih dari itu,” katanya.
Dalam pembangunan jalur khusus ini, Guntoro memastikan pihaknya hanya akan memfasilitasi jika akan ada lintasan baru di luar jalur provinsi dan kabupaten. Khusus di Bogor, adanya jalur khusus yang menuju Jakarta dan Tanggerang sudah dikehendaki para pengusaha. “Mereka yang membiayai fisik dan pembebasan lahannya,” ujarnya.
Dinas Bina Marga sendiri mengaku angkat tangan untuk memperbaiki jalur yang dilintasi kendaraan tambang. Menurutnya perbaikan yang dilakukan hanya terjadi sementara karena kerusakan akan kembali terjadi. “Kendaraan tambang yang melintas di sana 40 ton, sementara yang diizinkan hanya 20 ton. Kerusakannya 10 kilometer lebih,” ujarnya.
Menurutnya jika jalur khusus tambang akan dianggap membebani anggaran para pengusaha, pihaknya juga menyarankan agar pengiriman hasil tambang dilakukan lewat kereta api. Guntoro menilai pengiman hasil tambang memakai kereta api jauh lebih murah apalagi jika para pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas tersebut bersama-sama.
Penggunaan kereta api dimungkinkan karena Pemprov Jabar berencana melakukan reaktivasi sejumlah jalur kereta di beberapa daerah. Dia menilai dua pilihan tersebut seluruhnya kembali para pengusaha. Jika consensus yang ada memungkinkan dibangun jalur khusus tambang, Guntoro meminta spesifikasi jalan harus sesuai dengan beban. “Panjang jalur sesuai kebutuhan, dan fisik harus beton,” ujarnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jabar Suwarman mengatakan, pembukaan jalan khusus tambang sangat penting agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Menurutnya selama ini perlintasan tambang tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti rumah tinggal dan sekolah."Jadi harus ada jalan khusus tambang agar tidak merugikan warga. Pembuatan jalan baru itu ya oleh asosiasi tambang," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
