Bisnis.com, BALIKPAPAN—Total E&P Indonesie selaku operator pengelola minyak dan gas di kawasan Blok Mahakam, berharap kepada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Joko Widodo, akan memberikan kebijakan yang lebih pasti mengenai kontrak Blok Mahakam.
Hal tersebut disampaikan oleh General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono seusai konferensi press HSE Communication Forum 2014, Balikpapan, Selasa (16/9/2014)
“Ya mudah-mudahan saja nanti diprioritaskan, mudah-mudahkan memberikan kebijakan yang lebih pasti mengenai itu nantinya,” tuturnya singkat kepada wartawan.
Hardy pun memaklumi pihak pemerintah yang hingga saat ini belum memberikan keputusan mengenai kontrak pengelolaan Blok Mahakam yang akan berakhir pada 2017.
Pemerintah, lanjutnya, sewajarnya memang harus melakukan evaluasi mengenai pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan asal Perancis itu.
“Mungkin para pimpinan-pimpinan kita masih memikirkan hal yang terbaik, karena saat ini masih ada waktu. Harapan kita semua, mudah-mudahan akan lebih baik dalam menyejahterakan rakyat,” tambahnya.
Dia pun menegaskan bahwa Blok Mahakam bukanlah milik Total E&P Indonesie, melainkan milik negara. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak pengelolaan tetap bergantung pada evaluasi pemerintah.
“Blok Mahakam bukan milik Total, kami hanya operator. Maka dari itu, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola dengan baik,”
Lebih lanjut, apabila pemerintah memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak pengelolaan, Hardy mengatakan pihaknya tak akan putus asa dan akan terus mencari kawasan potensial lain untuk dikelola.
“Ya kami eksplorasi saja. Kan, tidak hanya di sini saja areanya. Kami akan eksplorasi di kawasan lain,” tukasnya.
