Bisnis.com, BANDUNG--Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Barat mendesak pemerintah segera melakukan terobosan guna mengantisipasi krisis pangan di Indonesia.
Kondisi ini dipicu oleh nilai tukar petani (NTP) setiap bulannya terus flutuatif bahkan cenderung menurun.
Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmaja mengatakan persoalan krisis pangan sudah diingatkan FAO (organisasi pangan dan pertanian dunia) sejak 2010 lalu.
Namun, katanya, pemerintah tidak sigap mengantisipasi hal tersebut sehingga membuat mereka kelabakan.
“Pemerintah harus segera membuat kebijakan strategis untuk antisipasi. Jangan hanya mengandalkan dari program budidaya, tapi juga pascapanen seperti sentuhan teknologi,” katanya, Jumat (5/9/2014).
Dia menjelaskan selama ini pemerintah masih memperbanyak program untuk budidaya pangan, sementara pascapanen relatif rendah.
Sehingga, ujarnya, hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan yang produksi tidak mampu diserap banyak atau gagal panen.
“Semestinya pemerintah menyiasati pascapanen agar produksi pertanian petani mampu diserap pasar. Karena percuma apabila program budidaya terus digenjot sementara pascapanen tidak dilakukan akan tetap gagal,” katanya.
Dia menjelaskan ketidakseimbangan antara budidaya dan pascapanen memicu pemerintah mengambil kebijakan impor pangan dari negara lain.
“Hal ini membuat sentimen negatif terhadap petani yang akhirnya asal dalam memproduksi bahan pangan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sebenarnya bisa mengatur masalah tersebut dengan cepat karena kewenangan dan kekuatan untuk mengatur berada di tangan pemerintah.
Namun, katanya, saat ini pemerintah seolah-olah terjebak dalam dualisme pemikiran antara mendahulukan politik atau ekonomi.
"Hal ini yang harus dipisahkan, profesionalitas harus tetap dijaga dengan baik," ujarnya.
Meski demikian, Entang mengakui pemerintah berupaya untuk terus menjaga stabilitas pangan termasuk sarana produksinya.
Selain itu, HKTI meminta pemerintah daerah dan kota untuk mengendalikan areal pertanian guna mengantisipasi krisis pangan dengan membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota.
Dia mengatakan selama ini adanya otomomi daerah membuat pemerintah kabupaten/kota mererapkan tata ruang wilayah sesuai dengan kepentingan mereka tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat.
"Jadi kekurangan otonomi itu biasanya pemerintah kabupaten/kota menjadikan areal pertanian untuk kepentingan lain seperti digunakan perumahan atau industri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
