Bisnis.com, JAKARTA Presiden terpilih Joko Widodo agaknya tidak perlu menunggu lama mengajukan APBN Perubahan tahun depan untuk memasukan beberapa program strategisnya. Walau tidak seluruhnya, ternyata beberapa program strategis tersebut berpeluang masuk dalam pembahasan RAPBN 2015 karena memiliki kesamaan dengan beberapa program pemerintah saat ini.
Kepala Bappenas Armida Alishjabana mengatakan pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap program-program strategis mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Hasil pemetaan atau persandingan tersebut pun siap dipaparkan dalam rapat panitia kerja (Panja) di masing-masing komisi DPR.
Nanti tergantung pada permintaan anggota DPR di rapat panja. "Tentu kalau ada program prioritas presiden terpilih ingin dimasukan, kita sudah siap dengan persandingannya," ujarnya seusai menghadiri rapat dengan Badan Anggaran DPR, (1/9/2014).
Armida mengungkapkan Nawa Cita sembilan agenda prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kepemimpinan lima tahun ke depan telah selesai dipetakan oleh Bappenas. Menurutnya, pemetaan tersebut menghasilkan dua klasifikasi program. Pertama, program yang serupa dengan program pemerintah saat ini. Kedua, program yang benar-benar baru dari presiden terpilih.
Nawa Cita meliputi beberapa hal. Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sayangnya, Armida enggan menjelaskan presentasi atau jumlah program strategis presiden terpilih yang serupa dengan program pemerintah saat ini. Dia hanya menyebutkan beberapa program saat ini bisa digabung dan dikonversi menjadi satu program Jokowi.
"Ya konversi, ada penambahan dan pengurangan juga yang sudah kita petakan, kalau tidak dipetakan berabe," tutur dia.
Armida hanya menyontohkan program kartu Indonesia Pintar yang masuk dalam butir kelima Nawa Cita, yakni agenda peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, program yang serupa sebanarnya sudah ada pada pemerintahan sekarang yakni bantuan siswa miskin (BSM) yang berfungsi untuk membantu kebutuhan siswa miskin. Namun, saat ini BSM menggunakan kartu perlindungan sosial (KPS).
Dengan kartu Indonesia Pintar, lanjutnya, akan ada integrasi dalam satu paket pendidikan, baik dana siswa, dana fasilitas sekolah, kurikulum dan guru. Bantuan siswa miskin itu pakai kartu. "Ini kan analognya dari kartu Indonesia pintar. Mungkin kedepan BSM tidak ada."
Dia juga menyebutkan PNPM yang kemungkinan akan tidak ada lagi di pemerintahan Jokowi karena akan diintergrasikan dalam alokasi dana desa. Penyaluran dana tersebut, lanjutnya, akan menggunakan formula khusus yang memperhitungkan jumlah penduduk dan lain sebaginya. Dengan demikian, besaran dana antara desa satu dengan yang lainnya tidak sama.
Program-program strategis yang serupa dengan program pemerintah sekarang, sambung dia, berpeluang besar masuk dalam APBN 2015 karena tidak akan ada pergeseran yang cukup siginifikan dari alokasi anggaran.
Namun, Armida menegaskan program yang benar-benar baru dari presiden terpilih pun juga berpeluang masuk asalkan mayoritas fraksi dalam DPR sepakat.
"Memang merupakan hak ya buat pemerintahan yang akan datang. Hanya memang ini kan sudah masuk mekanisme pembahasan di DPR, maka tentu semua harus sepakat. Bisa saja, biarpun prioritas presiden terpilih tapi mayoritas fraksi tidak mendukung, kan tidak bisa diterima."
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan anggaran yang disusun pemerintah baru indikatif karena masih baseline. Biasanya, lanjut dia, anggaran indikatif tersebut memiliki kelebihan 10%-15%.
Harusnya di RAPBN 2015 program Jokowi ada yang masuk dari 10%-15% tadi. Jadi bisa langsung jalan di tahun depan, ujarnya.
