Bisnis.com, JAKARTA- Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo di Bali, Rabu (27/8) direncanakan akan membahas sejumlah persoalan strategis, salah satunya terkait kenaikan BBM.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan pembahasan arah pembicaraan SBY-Jokowi tersebut berakar sepenuhnya pada kepentingan rakyat yang sekaligus diharapkan menimbulkan implikasi positif bagi negara.
"Masalah kenaikan BBM tentu berkaitan hajat orang banyak. Sehingga kami harus hati-hati mengkaji seluruh implikasi yang akan terjadi," katanya di Rumah Transisi Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
Meski demikian, kata Hasto, apabila melihat instrumen fiskal yang ada yakni dari keseimbangan primer, dia mengklaim sejak dua tahun lalu sudah mengalami defisit. Artinya, kata dia lagi, seluruh penerimaan negara dengan dikurangi penerimaan di luar untuk membayar bunga utang sudah berimplikasi negatif.
Dia menuturkan total penerimaan sektor migas untuk negara saat ini cukup jauh berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengklaim, pada 2010 penerimaan sektor migas sudah mendekati target, tetapi di atas 2010 sudah dinilai negatif.
"Artinya seluruh sektor migas kita di atas 800.000 barel per hari itu praktis tidak memberikan dampak positif," paparnya.
Dia berharap, pertemuan antara SBY dan Jokowi di Bali itu bisa menghasilkan kesepakatan yang pro terhadap rakyat. Namun demikian, apabila terdapat keputusan berat yang akan dicapai, pihak Jokowi-JK tetap akan mendahulukan keputusan yang membela kepentingan rakyat.
Dia meyakini SBY akan menyepakati untuk menaikan harga BBM. Apabila tidak, katanya, pihaknya akan menghormati keputusan SBY tersebut. "Tapi kami percaya setiap pemimpin akan membuat keputusan terbaik sehingga kepercayaan kenegarawanan SBY akan dijunjung tinggi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
