9 Tahun Pemerintahan Jokowi dan Janji Surga Pertumbuhan Ekonomi 7%

Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini, 20 Oktober 2023, genap 9 tahun pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama hampir dua periode menjabat, kinerja ekonomi belum mampu tumbuh sesuai dengan mimpi Jokowi, sebesar 7%.

Mimpi tersebut nyaris mustahil dicapai dengan sisa jabatan setahun ini. Pasalnya dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) pada 2024 ekonomi diramal hanya tumbuh 5,2%.

Periode kedua pemerintahan Jokowi penuh dengan turbulensi. Wabah Covid-19 meluluh lantakkan kinerja ekonomi. Bahkan, saat pagebluk melanda pada 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi -2,07% pertumbuhan terendah pascareformasi.

Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi beranjak naik. Hingga mencapai kinerja tertinggi pada tahun lalu 5,31%. Jauh dari target 7% yang dicanangkan oleh Jokowi saat kampanye pada periode pertama dan kedua.

Pandemi memang satu faktor. Namun, Jokowi memompa sektor infrastruktur untuk menggerakan perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa sepanjang 2015-2022 pemerintahan Jokowi menggelontorkan anggaran infrastruktur Rp2.778 triliun.

Bahkan, menjelang paripurna, Jokowi mengerek anggaran infrastruktur hingga menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah republik ini. Dalam pidato penyampaian RAPBN beserta Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8), Jokowi menyampaikan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun, naik 5,8% dibandingkan dengan pos tahun ini.

Beda Ekonomi Era Jokowi dengan SBY

Nilai anggaran infrastruktur era Jokowi jauh berbeda dengan periode Presiden ke-4 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut data yang diolah Bisnis, dalam rentang 2005-2013 total anggaran infrastruktur yang digelontorkan periode SBY sebesar Rp824,8 triliun.

Data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyebutkan anggaran infrastruktur era SBY (2014) hanya 9,48% dari belanja negara. Kemudian pada 2015 meningkat menjadi 14,64%. Angka tersebut terus meningkat hingga nyaris menyentuh 20% pada saat ini.

Namun, realitasnya pertumbuhan ekonomi pada era SBY tidak pernah disamai oleh Jokowi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada era SBY mencapai 6,26%, sedangkan Jokowi hanya mencapai 4,26%--perhitungan rata-rata berikut asumsi 2023 dan 2024.

Bahkan, pada era SBY pertumbuhan ekonomi nyaris menyentuh 7%, yakni pada 2007 yang mencapai 6,9%.

Dalih krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dapat saja menjadi alasan Jokowi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tercapai 7%. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pada era SBY pun terjadi krisis keuangan global pada 2008 yang membuat ekonomi terkoreksi.

Dampak krisis 2008 itu memukul pertumbuhan ekonomi di level terendah 4,5%. Kemudian ekonomi beranjak naik ke level 6%-an. Berbeda dengan era Jokowi, pandemi membuat pertumbuhan ekonomi kontraksi, dan baru naik ke level 5% pada tahun lalu.

Jokowi lebih menitik beratkan pembangunan infrastruktur. Pada saat pandemi, anggaran infrastruktur terus dipompa dengan memangkas pos sosial atau penggerak konsumsi. Hal ini berbeda dengan era SBY yang banyak membagi-bagikan bansos sebagai bantalan konsumsi.

Anggaran subsidi energi yang berhasil dipangkas Jokowi banyak dialokasikan ke infrastruktur. Pada 2014, alokasi subsidi energi mencapai 18,66% dari belanja negara. Turun menjadi 6,95% pada 2015. Bahkan, saat ini di bawah 5%.

Dengan melihat realitas saat ini, tampaknya janji surga pertumbuhan ekonomi 7% hanya akan menjadi mimpi hingga akhir periode pemerintahan Jokowi.

"Ke depan, saya meyakini bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7%, dengan catatan iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan untuk investor lokal bergerak menciptakan pertumbuhan ekonomi," ujar Jokowi pada Juni 2014.