Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah yang baru diminta untuk memberikan jaminan asuransi dua negara terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), yakni asuransi di Indonesia dan asuransi di negara tempat dia bekerja.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjat) Ayub Basalamah mengatakan pemberian asuransi ini sebagai bukti bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang memperjuangkan kesejahteraan TKI.
"Wajib hukumnya TKI diasuransi total. Mereka harus dilindungi oleh asuransi negara penempatan. Perlindungannya harus melekat dan khusus," kata Ayub kepada Bisnis.com, Minggu (24/8/2014).
Selain memberikan asuransi dua negara , pemerintah yang akan dikendalikan oleh Jokowi-JK juga harus melakukan penandatanganan MoU dengan seluruh negara tujuan penempatan.
"Karena sampai sekarang baru Malaysia dan Arab Saudi yang sudah MoU. Sisanya belum, ini harus dituntaskan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
