Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 dan nota keuangan pada Jumat (15/8). Postur anggaran dirancang konservatif. Kendati pemerintah mengaku memberi ruang fiskal yang leluasa, RAPBN itu berpotensi mengoyak pertumbuhan ekonomi. Menanggapi hal itu, Bisnis mewawancarai ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Berikut petikannya:
Tanggapan Anda terhadap postur anggaran yang diajukan pemerintah?
Pemerintah kelihatan tidak sungguh-sungguh merancang RAPBN, mungkin karena bukan mereka yang akan mengerjakan kewajiban tersebut. Misalnya asumsi inflasi dipatok hanya 4,4%. Ini berarti diasumsikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan, subsidi energi melesat hingga Rp290 triliun. Intinya mereka tidak bertanggung jawab, dia carry over [alihkan] saja ke pemerintahan yang baru. Hanya satu kata untuk pemerintahan sekarang, ‘jahat’.
Pemerintah RAPBN itu hanya baseline dan bisa menjadi acuan pemerintah selanjutnya?
Alasannya baseline, tetapi secara tidak langsung sudah ditentukan arah kebijakannya tanpa kenaikan harga BBM. Kalau ingin membuat baseline yang baik demi kelancaran ekonomi ke depan, seharusnya buat saja kebijakan menaikkan harga BBM tahun ini juga, jadi subsidi berkurang dari sekarang. Presiden SBY bilang kalau subsidi BBM itu jelek, hanya menguntungkan orang kaya, semua menteri juga bilang begitu, tetapi mereka tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan perkataannya, munafik itu namanya. Kalau kasarnya, pokoknya rasakan pemerintahan baru yang bertanggung jawab.
Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah saat ini?
Seharusnya ada sharing burdens [berbagi beban], karena mereka itu masih pemerintah sampai 20 Oktober nanti. Kabinet SBY menutup masa pemerintahan baru dengan buruk, karena tidak gentle. Mereka mewariskan bom waktu kepada pemerintahan baru. Logikanya, pemerintahan baru tidak mungkin mau membiarkan subsidi membengkak sampai Rp300 triliun seperti dalam RAPBN 2015, harus ada solusi pengurangan subsidi energi. Kalau harga BBM dinaikkan Rp3.000 menjadi Rp9.000/liter, pasti masyarakat akan terkejut dan bilang presiden baru tidak menyejahterakan rakyat.
Paling tidak ada pembagian beban, misalnya SBY tahun ini menaikkan harga BBM Rp1500/liter, nanti pemerintahan baru melanjutkan kenaikan Rp1.000/liter pada Februari 2014. Itu akan sagat manageable.
Hal yang perlu diingat, SBY pernah melakukan kebijakan dengan tiga kali menurunkan harga BBM sebagai citra baik menjelang pemilu presiden keduanya. Kalau dia menurunkan harga ketika subsidi rendah itu bukan masalah, tetapi faktanya subsidi malah membengkak. Kenaikan harga BBM pada 2013 itu sebenarnya hanya mengembalikan posisi harga pada 2008. Seharusnya itu dia bayar dengan menaikkan harga BBM di penghujung masa jabatannya sekarang.
Dia sudah melakukan kesalahan selama 10 tahun, dan tetap membiarkan kesalahan ini berlangsung tanpa mampu membayar kesalahannya.
Dengan asumsi kenaikan harga BBM, pengaruh terhadap perbaikan anggaran negara?
Idealnya ke depan, September ini naik Rp1.500/liter, lalu Februari naik Rp1.000/liter, jadi anggaran subsidi energi bisa berkurang menjadi Rp100 triliun.
Jika kebijakan strategis energi berubah, bagaimana asumsi makro pada 2015?
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada Juni 2013 harga BBM naik 33% dan inflasi ke level 8%. Kalau nanti naik hanya 25%-30%, inflasi proyeksinya hanya di level 6%-7%, tidak lebih dari suku bunga acuan yang di level 7,5%, artinya masih aman.
Kalau BBM dinaikkan otomatis upah minimum dinaikkan, jadi terkompensasi. Upah di Indonesia sangat rendah, jadi upah minimum provinsi (UMP) naik tidak ada persoalan. Buktinya asing datang terus berinvestasi di Indonesia. Asumsi pertumbuhan ekonomi bisa menjadi 5,8%
Strategi cepat menahan pembengkakan subsidi?
Tidak ada cara selain menaikkan harga BBM. Semua cara di luar penaikan harga itu justru menciptakan kerusakan baru yang lebih banyak, semua tidak bisa melawan hukum alam. Masyarakat secara alami akan mengubah perilaku sebagai reaksi atas harga yang mahal tersebut.
Sisi lain, tugas pemerintah adalah menyediakan transportasi publik yang nyaman agar meninggalkan kendaraan pribadi. Transportasi umum harus dikoordinir agar lebih teratur.
PDIP selama ini menentang kenaikan harga BBM?
Mau tidak mau, kalau berkuasa harus melakukan kebijakan itu juga. Adalah benar bahwa menaikkan harga BBM akan menyusahkan rakyat. Layaknya kemoterapi, kanker BBM ini sudah merembet kemana-mana di anggaran negara, menggerogoti current account, rupiah, penyelundupan, mafia, kelangkaan, pembatasan, dan lainnya.
Peluang mengubah RAPBN dalam prosesnya di DPR?
Kalau dilihat agak mustahil, sekarang koalisi di DPR mencapai 72,5%, belum lagi Partai Gerindra yang berubah haluan. Jadi secara politis, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hanura saja yang berjuang di pihak oposisi. Sulit posisinya untuk mengubah rancangan APBN sesuai dengan visi misi pemerintahan mendatang.
Mengapa pemerintah takut mengurangi subsidi energi?
Karena pemerintah tidak memiliki jiwa kenegarawanan. Ego pribadi tidak mau mengedepankan asas keberlanjutan ekonomi, hanya mementingkan diri dan kelompok dan itu tentu tidak benar.
Berdasarkan data, impor BBM pada 2004 hanya US$5,9 miliar, sampai 2013 sudah membengkak menjadi US$28,5 miliar, ada pengaruhnya dari nilai tukar.
Neraca perdagangan minyak mentah pun sudah defisit pada 2013, pertama kalinya sepanjang sejarah, biasanya minyak mentahnya tidak pernah defisit. Apalagi kalau bukan produksi yang berkurang, sementara konsumsi naik terus karena ada kendaraan low cost green car, dan ulah lainnya.
Pada 2010, mesin dan peralatan mekanik merupakan impor terbesar, tetapi mulai 2011 impor terbesarnya beralih ke minyak mentah dan BBM. Kalau mesin sudah jelas meningkatkan produktifitas dan menyerap lapangan kerja, kalau minyak dibakar jadi asap dan yang menikmati orang kaya semua. Itu tentu tidak benar.
Postur APBN 2015 memberatkan pemerintah mendatang?
Siapapun yang memerintah tidak memiliki ruang gerak yang lebar, karena sudah dikebiri oleh peraturan undang-undang dan DPR. Misalnya, untuk anggaran pendidikan diwajibkan 20%, dana perimbangan daerah 27%-30%, dana otonomi khusus 2%, anggaran kesehatan 5%, anggaran alutsista 1,5% dari produk domestik bruto (PDB), dan isu terakhir adalah UU desa. Presiden paling hanya punya kewenangan mengutak-atik sekitar 15% anggaran.
Nah kalau pemerintah membiarkan subsidi BBM terus naik, maka ruang fiskal semakin kecil. Intinya, dengan tidak menaikkan harga BBM, pemerintah sekarang mempersempit ruang fiskal pemerintah baru karena menggerogoti ruang yang ada.
