Bisnis.com, JAKARTA--Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang akan diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna DPR-RI, pada 15 Agustus mendatang, dipastikan tidak memuat program kerja dari presiden baru hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.
“RAPBN 2015 hanyalah baseline untuk operasional yang di dalamnya berisi tentang gaji, operasional kantor, pembayaran utang, alokasi dana pendidikan 20 persen, dan anggaran desa,” kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, seperti dilansir laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Namun Firmanzah mengingatkan RAPBN 2015 itu disusun melalui proses yang panjang, mulai dari ari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RK L/P).
Lalu Bappenas dan Kementrian/Lembaga bekerja melakukan evaluasi, usulan dan pembahasan inisiatif baru melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), untuk penyelarasan kapasitas fiscal dan penetapan rencana awal pagu indikatif.
Selanjutnya, pemerintah mengajukan Keppres tentang RKP kepada DPR untuk dibahas bersama. Pemerintah juga menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN yang meliputi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal, serta kebijakan umum dan prioritas anggaran K/L.
Kemudian proses antar Pemerintah-DPR RI berjalan untuk melakukan komunikasi, sinkronisasi, dan sampai pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN tahun berikutnya.
