Bisnis.com, JAKARTA--Pembatasan waktu pengisian BBM bersubsidi jenis solar diprediksi menurunkan ritase truk logistik jarak jauh hingga 25%.
Direktur Inprase Group Sugi Purnoto mengatakan pembatasan waktu pengisian BBM bersubsidi jenis solar hanya akan menambah terjadinya kendala tambahan waktu bagi angkutan truk dari sebelumnya perusahaan sebesar.
Jika sebelumnya truk jarak jauh Jakarta-Surabaya mampu 5 sampai 6 kali ritase per bulan, namun akibat adanya pembatasan pengisian BBM bersubsidi itu menjadi 4 sampai 5 ritase.
Kondisi itu sebabkan karena truk harus mengantre di SPBU pada waktu pembukaan jam pelayanan BBM bersubsidi hingga berjam-jam.
"Itu kan waktu tunggu saja," katanya, Senin (11/8/2014).
Menurutnya, dampak penurunan ritase truk itu akan menggerus pendapatan para pengusaha truk sebesar 25%.
Dari sebelumnya, pendapatan Rp12 juta - Rp14 juta per trip Jakarta-Surabaya menjadi Rp9 juta - Rp 11,5 juta.
Kendati demikian, imbuhnya, perusahaan truk logistik juga tidak dapat begitu saja menaikkan harga penaikan tarif angkutan, terlebih bagi perusahaan angkutan yang telah melakukan kontrak dengan pemilik.
Karena rata-rata, klausul kesepakatan kontrak menyebutkan penaikan tarif hanya dapat dilakukan jika terjadi penaikan biaya BBM bersubsidi bukan pembatasan waktu pengisian BBM bersubsidi.
"Dalam konteks ini tidak bisa, karena tidak ada payung hukum," ujarnya.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, pemerintah harus mengalihkan anggaran dari efisiensi penggunaan BBM bersubsidi kepada peningkatan investasi infastruktur menjadi 7,5%-10% dari PDB.
Menurutnya, penerapan subsidi BBM membuka potensi penyalahgunaan, namun pembatasan penjualan BBM bersubsidi bisa berdampak terhadap efisiensi pengangkutan barang.
Untuk itu, imbuhnya, pencabutan subsidi BBM harus dialihkan kepada pembangunan dan pengembangan infrastruktur logistik yang menjadi salah satu masalah utama dalam kelancaran arus barang.
"Efisiensi yang diperoleh bisa menjadi kompensasi kenaikan harga BBM setelah pencabutan subsidi," katanya.
Dia menuturkan, pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi infrastruktur di Indonesia yang saat ini sekitar 5% menjadi 7,5%-10% dari PDB.
Dengan nilai tersebut, katanya, Indonesia akan mulai menyamai investasi infrastruktur India yang sekitar 7,5% PDB dan China sekitar 10% PDB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
