Bisnis.com, SURABAYA -- Rumah sederhana tapak yang dibangun di Jawa Timur sampai Agustus baru sekitar 5.000 unit atau 41% dari target hingga akhir tahun 12.000 unit.
Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Paulus Totok Lucida menguraikan pembangunan rumah tapak memang tak sekencang yang ditargetkan. Hal itu disebabkan ketentuan pemerintah terkait program tersebut terlambat terbit.
“Ketentuan soal PPN baru terbit Juli, bahkan sekarang ketentuan soal PPH belum ada kepastian hukumnya,” jelasnya usai bertemu Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (11/8/2014).
Menurutnya, hingga akhir tahun target 12.000 unit rumah sederhana tapak terbangun di Jawa Timur akan sulit terwujud. Selain terhambat insentif yang tak kunjung jelas, pengusaha juga menunggu mekanisme lebih sederhana soal subsidi rumah.
“Ketentuan soal rumah sederhana ini kan berubah-ubah, setelah harga naik, lalu diturunkan. Belum lagi mekanisme subsidinya rumit,” tambahnya.
Totok menilai target mengejar pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah sederhana tapak bisa digenjot bila sistemnya sederhana.
Penyederhanaan sistem tersebut bertumpu pada pemerintahan yang baru.
“Kami jadi menunggu seperti apa kebijakan pada pemerintahan baru nanti. Meski bagi yang sudah ada tetap jalan,” paparnya.
Kekurangan rumah sederhana tapak di Jawa Timur berdasar data REI mencapai 500.000 unit.
Namun, data tersebut dinilai perlu dikaji ulang karena pemerintah mengklaim juga menyelesaikan penyediaan rumah layak huni.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menguraikan pemerintah memiliki program penuntasan rumah tidak layak huni yang menggandeng TNI.
Program tersebut dijalankan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebutuhan rumah layak huni di Jawa Timur baik kiranya bila diverifikasi ulang.
Pemprov Jatim akan berkomunikasi dengan Badan Pusat Statistik terkait kemungkinan pencacahan kebutuhan rumah tersebut.
“Kalau bisa survei khusus untuk memastikan data,” ujarnya.