Bisnis.com, BANDUNG--PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) memastikan Program Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak (SMPBBM) bersubsidi masih berjalan hingga saat ini.
Direktur Utama PT INTI mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menyelesaikan target pemasangan perangkat sistem radio frequency identification (RFID), yang saat ini diimplementasikan di wilayah Jakarta.
“Program ini masih berjalan, terbukti dari progress yang terjadi,”katanya dari rilis yang diterima Bisnis, Senin (11/8/2014).
Hingga Rabu (6/8/2014) posisi PT INTI telah memasang sebanyak 352.641 RFID untuk wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perangkat sistem berbasis teknologi informasi inipun telah diinstalasi pada 254 dari total 276 SPBU di wilayah Jakarta.
“Ada 134 SPBU yang sudah online dan 119 SPBU yang telah dinyatakan lulus uji fisik, fungsi, dan kestabilan oleh PT Pertamina selaku pemilik proyek,” paparnya.
Menurutnya, dari catatan tersebut menunjukkan bahwa PT INTI dan PT Pertamina terus bekerja sama dalam pemasangan perangkat sistem RFID.
Sebab, menurut Tikno, tujuan akhir program SMPBBM ini tidak sekedar menjadi poin aksi korporasi saja, tapi juga merupakan dukungan terhadap pemerintah untuk menyiapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM.
Teknologi RFID ini dapat berfungsi sebagai alat kontrol yang memiliki kapabilitas untuk mencatat setiap transaksi secara otomatis.
“Selain itu, pada dasarnya perangkat sistem RFID ini tidak sekedar ‘tiket’ untuk membeli BBM bersubsidi saja,” tegasnya.
Menurut Tikno, perangkat sistem ini juga berfungsi sebagai ‘alat blokir’ bagi kendaraan yang biasa menggunakan BBM nonsubsidi atau tidak berhak mendapat alokasi BBM bersubsidi agar tetap mengisi BBM nonsubsidi.
Hal ini sesuaiamanat Peraturan Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) No6 Bab III Pasal 2 dan Pasal 5 Ayat 1 yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang akan membeli BBM di penyalur wajib untuk dipasangi identitas yang dapat dipindai/dibaca secara elektronik oleh electronic data capture (EDC) di setiap nozzle pada penyalur.
Hal ini sama halnya dengan badan usaha penyalur BBM. Artinya, RFID ini membantu pemerintah menjaga efektifitaspenyediaanserta penyaluran BBM bersubsidi agar dapat dikendalikan sesuai dengan kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tepat sasaran.
Ujungnya Tikno meyakini penyalahgunaaan/penyelewengan penggunaan BBM bersudbsidi dapat diminimalisir.“Jika pemerintah menghendaki, sistem ini bisa diimplementasikan juga untuk mengendalikan dan membatasi BBM bersubsidi, tentunya berbekal payung hukum yang jelas,” tutur Tikno.
Sekretaris Perusahaan INTI Endang Yuliawaty mengatakan meski bukan program yang sama, RFID dengan pembatasan BBM subsidi yang saat ini tengah dilakukan bisa disinergikan. Pihaknya mengakui saat ini RFID baru memasuki fase monitoring belum pengendalian. “Karena itu harus dibarengi payung hukum dari pemerintah,” katanya pada bisnis.
Ke depan, menurut Endang kedua program ini bisa menjadi satu kesatuan untuk menjaga efektifitas penyediaan serta penyaluran BBM bersubsidi agar bisa dikendalikan. Program SMPBBM menurutnya sudah dirancang ke arah pengendalian bbm subsidi.
”Pembatasan solar subsidi oleh BPH Migas hanya untuk menjaga kuota bbm hingga akhir tahun, kalau program smpbbm ini untuk jangka panjang,” katanya.
