Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pertama RI Rokhmin Dahuri mengkhawatirkan pengurangan kuota subsidi BBM untuk nelayan dapat memicu masifnya pencurian ikan di laut NKRI.
Dia memprediksi kapal di atas 30 GT akan mengurangi aktivitas melautnya karena pemberian subsidi diutamakan untuk kapal dibawah 30 GT. Hal tersebut akan membuat kawasan tangkap ikan menjadi sepi dari kapal dalam negeri dan dikhawatirkan malah dimanfaarkan oleh kapal negara lain.
“Kita berdekatan dengan negara tetangga yang nelayannya disubsidi. Dengan pengurangan subsidi, aktivitas nelayan di laut sendiri jadi lebih sepi, jika dibiarkan pencurian akan terjadi semakin massif,” katanya saat dihubungi Bisnis, Sabtu (8/9/2014).
Dia menambahkan, hal iru juga mengakibatkan daya saing nelayan turun. "Dalam jangka panjang bisa membuat industri pengolahan /hasil perikanan akan gulung tikar,” katanya.
Rokhmin mengatakan BBM sangat penting dalam menyumbang kegiatan nelayan sehari-hari. Jika dikalkulasi, dia mengatakan BBM menyumbang 60-70% total biaya produksi nelayan sekali melaut.
Namun, menurutnya pemerintah tidak adil dalam menetapkan pengurangan hingga 20%, “Selain penurunan nasional hanya 4,17%, komposisi subsidi BBM selama ini 97% untuk transportasi darat, untuk laut hanya 3% saja. Dan untuk nelayan berkisar 2% saja, itupun mau dikurangi 20% nya,”jelasnya.
Solusinya, Rokhmin mengatakan sebaiknya pemerintah meinjau kebijakan negara lain, seperti Thailand, Filipina, Malaysia sampai China apakah negara yang bersangkutan memberikan subsidi untuk kapal diatas 30 GT atau tidak.
“Jika iya, pemerintah kan punya biaya. Kita juga harus menyamakan standar, karena selain dapat mencegah pencurian ikan di negara kita, sumber daya ikannya juga dimanfaatkan nelayan kita sendiri,” katanya.
