Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) mengharapkan pemerintah lebih tegas menerapkan aturan produk sepeda impor yang saat ini menggerus pasar sepeda nasional.
Rudiyono, Ketua Umum AIPI, mengatakan pemerintah seakan menutup mata melihat banyaknya produk sepeda impor yang masuk tidak dengan standar yang jelas. Menurutnya produk yang masuk sering kali dijumpai dalam bentuk completely knock down (CKD) atau barang masuk tidak secara utuh, hal ini menurutnya akan memungkinkan terjadi perbedaan kualitas dan standar di setiap komponennya.
“Produk mereka itu dirakitnya di Indonesia, padahal kalau dikirimnya dengan model seperti itu banyak peluang setiap komponen yang terkirim belum tentu memenuhi standar,” tuturnya kepada Bisnis.com, Selasa (29/7)
Dia memaparkan, inilah salah satu contoh pemerintah tidak tegas menegakkan setiap peraturan yang dibuatnya. Dirinya beranggapan, pemerintah tebang pilih dalam implementasi kebijakan untuk produk sepeda.
Rudiyono mengatakan jarang sekali ditemui adanya operasi pasar untuk produk impor, dengan seperti itu terlihat bahwa pemerintah hanya mampu menerbitkan regulasi dan belum bisa melaksanakannya.
Konsumsi pasar sepeda nasional pada 2014 yang mencapai 6,5 juta unit saat ini hanya mampu diisi oleh produk nasional sebesar 3 juta unit. Dirinya mengatakan, banjirnya produk impor tidak hanya mengisi kekosongan produksi sepeda nasional tetapi juga menggerus penjualan produk dalam negeri.
“Besarnya peluang impor harusnya dimanfaatkan pemerintah untuk membuka investasi persepedaan nasional. Tidak hanya membiarkan produknya masuk dan menjadikan Indonesia sebagai pasar,” ujarnya.
Dia beranggapan, industri persepedaan nasional sudah siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 mengingat kualitas produknya bisa disandingkan dengan negara lain. Hanya saja, kalahnya persaingan bukan karena kualitas produk tetapi akibat celah yang diberikan pemerintah yang seakaan tidak peduli dengan produk dalam negeri.
“Tidak ada perbuatan, yang dilihat hanya diawal saja. Penerapan SNI diawal dianggap beres, maka kedepannya juga dianggap demikian, padahal tidak seperti itu,” ungkapnya.
Rudiyono menambahkan, sejauh ini industri dalam negeri terus mematuhi peraturan yang diterbitkan pemerintah. Pihaknya meminta, pemerintah lebih aktif di lapangan, agar industri sepeda nasional bisa terangkat.
“Pengusaha sudah berusaha maksimal dengan berbagai cara, tetapi kalau seperti ini terus ya bagaimana. Semoga sebelum MEA tahun depan, ada langkah pasti dari pemerintah,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
