Bisnis.com, JAKARTA--Calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla meminta dilibatkan dalam pembahasan RAPBN 2015 dengan alasan pemerintahan barulah yang nanti melaksanakan anggaran itu.
Keinginan itu disampaikan oleh Iman Sugema, anggota tim ekonomi Jokowi-JK, menyusul penetapan pasangan itu sebagai pemenang Pilpres 2014. Iman mengemukakan Jokowi ingin menyelaraskan visi dan misinya dengan RAPBN 2015.
Menurutnya, mekanisme itu pernah dilakukan saat peralihan dari kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri ke presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004.
“Jadi, ini ada presedennya, bukan sesuatu yang baru meskipun tidak ada landasan hukumnya. Apalagi, yang akan menggunakan APBN ini kan pemerintahan Jokowi-JK,” katanya, Kamis (24/7/2014).
Saat ini, pembahasan RAPBN 2015 telah melewati pembicaraan pendahuluan dengan DPR. Sejauh ini, DPR dan pemerintah sudah menyepakati rentang asumsi makroekonomi, pagu indikatif belanja pemerintah, dan defisit fiskal.
Nota keuangan RAPBN 2015 seperti biasa akan disampaikan Presiden kepada DPR pada 16 Agustus, sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, dengan rancangan anggaran lebih detail.
Pemerintahan SBY berkomitmen menuntaskan pembahasan pada akhir September, sebelum presiden terpilih dilantik 20 Oktober 2014.
Iman menuturkan keinginan dilibatkan dalam pembahasan RAPBN 2015 pernah disampaikan Jokowi kepada SBY. Namun, belum diketahui secara pasti bagaimana respons Kepala Negara.
“Saya kira Pak SBY paham,” ujar ekonom Ec-Think Indonesia ini.
Untuk itu, lanjutnya, tim transisi tengah dibentuk untuk bekerja memasukkan visi dan misi Jokowi-JK ke dalam RAPBN 2015. Beberapa misi yang akan dimasukkan, a.l. program konversi BBM ke BBG, pembangunan pelabuhan, bendungan, dan pencetakan sawah.
