Bisnis.com, JAKARTA – Tidak ada harapan lagi bagi pengentasan kemiskinan yang cukup signifikan hingga akhir 2014 selama tidak adanya stimulus pada sektor riil. Terlebih, masih berlangsungnya proses pengetatan fiskal dengan tujuan pemerintah untuk pencapaian stabilitas ekonomi hingga akhir tahun ini.
Dari data resmi Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin dari 2009 hingga Maret 2014 menunjukkan adanya fluktuasi tren penurunan namun cenderung landai. Persentase penduduk miskin pada 2009 berada pada level 14,15%. Sementara, pada September 2013, penduduk miskin Indonesia ada pada level 11,46%. Dengan metode penghitungan yang tidak menggunakan backcasting dari penimbang proyeksi hasil sensus penduduk 2010, pada Maret 2014, presentase kembali turun di angka 11,25%.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pentingnya stimulus fiskal pada sektor riil lewat anggaran agar semakin banyaknya lapangan kerja. Karena dari lapangan kerja itulah, pendapatan masyarakat juga diproyeksikan akan meningkat.
“Pertumbuhan ekonomi di 2014 ini dari sisi angkanya sudah pasti melambat. Akhirnya elastisitas pertumbuhan ke kemiskinan tidak terlalu siginifikan. Kita ngomongin kemiskinan berbagai kluster kalau tidak ada penciptaan kerja ya enggak bisa [teratasi],” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Enny pun mengatakan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dicapai bukan sekedar tinggi, tapi juga berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas lebih banyak ditopang lewat akselerasi sektor riil yang mendatangkan multiplayer efek. Salah satu efeknya yakni akan memunculkan peluang penciptaan lapangan kerja formal yang lebih baik.
Pada 2014, lanjut dia, tingkat kemiskinan memang dipengaruhi oleh tingginya tingkat inflasi. Walaupun ada program raskin dan BLSM, masyarakat tetap tidak bisa menghindari peningkatan harga kebutuhan pokok lainnya. Alhasil, inflasi sangat berdampak berat pada masyarakat miskin karena menggerogoti daya beli masyarakat.
Menurutnya, peluang pengentasan kemiskinan yang signifikan bisa dimulai pada pemerintahan baru nantinya jika presiden terpilih konsisten dengan platform ekonomi yang diusung pada masa kampanye, yakni lewat hilirisasi.
