Bisnis.com, BANDUNG -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengkhawatirkan tingkat daya saing produk industri dengan negara asing bakal melemah saat menghadapi pasar bebas Asean.
Hal itu bisa terjadi lantaran masih dibayangi kemampuan tenaga kerja yang relatif rendah.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan belum digulirkannya pasar bebas Asean saja, daya saing produk industri dalam negeri saat ini sudah kalah dengan impor dari China.
"Pemerintah sebagai pemangku kebijakan semestinya bisa memecahkan solusi kekhawatiran dunia usaha ini," katanya kepada Bisnis, Minggu (6/7/2014).
Dia menilai kemampuan tenaga kerja industri sangat menentukan tingkat produksi barang yang dihasilkan.
Menurutnya, apabila pemerintah mampu menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar maka pihaknya optimistis daya saing produk akan terjamin.
"Pemerintah harus memanfaatkan lembaga pendidikan sebagai ujung tombak mengasah kemampuan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing."
Dia menjelaskan selama ini pengembangan politeknik tidak diperbanyak, sementara jebolan SMK kian besar.
Padahal, katanya, politeknik ini merupakan salah satu lembaga pendidikan penampung jebolan SMK agar kemampuan mereka bisa diperkuat lagi.
"Politeknik sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh pemerintah. Padahal lembaga pendidikan tersebut menjadi tumpuan terbesar untuk menciptakan SDM yang berdaya saing," ujarnya.
Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah segera menyusun aturan bagaimana lembaga pendidikan tersebut bisa dikembangkan kembali untuk menciptakan SDM berdaya saing.
Selain itu, ujarnya, selama ini upah buruh menjadi permainan politik pemerintah yang menjanjikan pemberian upah tinggi.
"Pemerintah selama ini memberikan harapan-harapan yang tidak seimbang antara kemampuan pengusaha dengan keinginan buruh. Sehingga hal ini menjadi beban bagi pengusaha," katanya.
Dia mengatakan salah satu dampak dari ketidakjelasan kenaikan upah buruh adalah enggannya investor menanamkan modalnya di Jabar.
Kondisi ini akhrinya memicu kerugian tersendiri bagi pemerintah yang tidak dapat menambah devisa serta mengurangi angka pengangguran.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat menggenjot penerapan ujian kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) baik calon tenaga kerja maupun tenaga kerja.
Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan uji kompetensi tersebut akan dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah terakreditasi.
“Jadi uji kompetensi ini berlaku bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja. Kami ingin pada 2015 para tenaga kerja sudah memiliki sertifikat kompetensi ini,” katanya.
Dia menjelaskan uji kompetensi dilakukan dengan membangun sistem pelatihan yang terpadu.
Dengan demikian, ujarnya, kompetensi, keterampilan, dan keahlian kerja yang dimiliki tenaga kerja Indonesia diakui pasar kerja di dalam dan luar negeri.
"Kami akan sinergi juga dengan balai pelatihan swasta. Instruktur mereka akan dilibatkan untuk menyasar tenaga kerja,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
