Bisnis.com, JAKARTA--Masing-masing tim sukses dari pasangan calon presiden dan wakil presiden mengungkapkan dukungannya pada kebijakan kepemilikan properti oleh warga negara asing, dengan memberikan beberapa catatan.
Drajat Wibowo, Timses Prabowo-Hatta, menekankan dalam menerapkan kebijakan tersebut pemerintah wajib memastikan adanya sistem keadilan dan tidak hanya fokus pada pertumbuhan harga.
Pemerintah tidak bisa melepas begitu saja. Istilahnya adalah capital growth vs equity. Kami membuka kesempatan untuk itu (kepemilikan asing) melalui pertumbuhan harga. Tapi di sisi lain terdapat juga azas kesamarataan, kata dia dalam Capres Bicara Rumah Rakyat, Senin malam (30/6/2014).Dalam salah satu misi, sambungnya, pemerintah akan mempercepat reformasi agraria untuk menjamin kepemilikan tahan serta rumah bagi rakyat Indonesia.
Menurutnya, terdapat beberapa catatan yang terjadi pada negara-negara yang menjalankan kebijakan kepemilikan asing. Misalnya saja di London, saat ini banyak muncul keluhan sulitnya anak-anak muda asal London memiliki rumah.Karena harga rumahnya sudah sangat mahal. Akhirnya yang membeli adalah warga di luar Inggris.
Dari pengalaman negara Dubai juga bisa kita pelajari, di mana pemerintah di sana begitu berjuang dalam menjaga pertumbuhan harga tanah di luar zonasi, ungkapnya.
Sementara itu, Timses Jokowi-Jusuf Kalla, Enggartiasto Lukita menuturkan secara lebih jelas bahwa pihaknya mendukung penuh lahirnya kebijakan pada kepemilikan asing.
"Kami setuju orang asing untuk bisa membeli properti di Indonesia dengan catatan pemberian pada batasan luasan dan batasan harga. Nanti akan kita buat zonasi untuk properti asing, yang dipisahkan dengan kawasan hunian bagi masyarakat kelas menengah misalnya, tutur dia.
Dia mengatakan terdapat banyak instrumen yang bisa disiapkan untuk bisa menjaga pertumbuhan harga tanah. Hal itu merupakan hal penting untuk memastikan kebutuhan hunian bagi masyarakat bisa dicapai.
Tapi kita juga tidak bisa memaksakan kondisi masyarakat. Kalau memang dia tidak mempunyai kemampuan untuk membeli, ya kita sediakan rusunawa (rumah susun sewa) yang layak bagi mereka, tambahnya.Selain itu, dia juga menegaskan akan mengamandemenkan UU Pokok Agraria yang dianggap dapat menghalangi jalannya kebijakan tersebut.
