Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perindustrian mengakui rencana pembangunan kilang pengolahan minyak di Indonesia selama ini terhambat oleh mafia minyak.
Oleh sebab itu, dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa turut serta dalam mengawal rencana pembangunan kilang.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan dalam acara dialog Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan kedua pasangan capres-cawapres, cawapres nomor urut dua Jusuf Kalla menyatakan rencana pembangunan kilang pengolahan minyak di Indonesia selama ini terhambat oleh mafia minyak.
Dia tidak menampik adanya mafia impor minyak turut serta menggagalkan setiap rencana pembangunan kilang pengolahan minyak di dalam negeri.
Hidayat menjelaskan untuk bisa memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor minyak yang kian meningkat setiap tahunnya, dibutuhkan kilang baru.
Adapun yang disebut sebagai mafia minyak adalah para trader yang akan merugi bila kilang baru terbangun di dalam negeri. Hal itu yang menyebabkan sulitnya pembangunan kilang di dalam negeri.
“Dia yang selama ini mendapat untung, para trader. Yang seharusnya dilakukan adalah jangan lagi berniat membangun kilang dengan cara tender, itu yang datang hanya para trader dan broker saja, “ ujarnya di Kemenperin, Senin (23/6/2014).
Oleh sebab itu, Menperin meminta agar pemerintah selanjutnya bisa memiliki konsep yang baik terkait pembangunan kilang pengolahan minyak. Dia mengusulkan agar Indonesia mengundang beberapa investor dari negara yang memang cukup mampu melakukan pembangunan kilang, seperti negara yang ada di Timur Tengah.
Menurutnya, di dunia tidak banyak negara yang sanggup membangun kilang lantaran memerlukan investasi besar, margin tipis, serta harus menyuplai minyak mentah selama tiga puluh tahun.
“Kalau dilakukan tender, yang datang banyak puluhan, isinya trader. Jadi lebih baik undang investor yang benar-benar bisa, lakukan beauty contes, lakukan juga dihadapan KPK agar tidak melenceng,” jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
