Bisnis.com, BANDUNG--Kalangan pengusaha di Jawa Barat mengkhawatirkan tingkat daya saing industri serta tenaga kerja bakal melemah saat menghadapi pasar bebas Asean 2015.
Kondisi ini dipicu pemerintah yang lebih mementingkan Pilpres 2014 dengan mengabaikan perekonomian nasional.
Ketua Apindo Jabar Dedi Widjaja mengatakan saat ini pemerintah kurang fokus dalam menyiapkan berbagai kebijakan menghadapi pasar bebas Asean, yang ditandai dengan agenda politik Pilpres 2014 pemenangan bagi partai mereka.
Padahal Indonesia sudah memiliki kebijakan untuk menghadapi pasar bebas Asean di antaranya Inpres No. 5 Tahun 2008, Inpres No. 11 Tahun 2011, dan rancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasional menghadapi pasar bebas Asean.
"Kami lihat mulai dari awal tahun ini hingga memasukki akhir semester I/2014 persiapan menghadapi pasar bebas Asean tampaknya pemerintah tidak fokus," katanya kepada Bisnis, Minggu (22/6).
Dia mengatakan pemerintah perlu memetakan kebijakan yang sesuai aturan untuk memihak pelaku usaha dalam negeri sangat dibutuhkan menghadapi pasar bebas Asean 2015.
Pihaknya meminta segera pemerintah menggulirkan agenda aksi yang perlu menjadi perhatian pemerintah di antaranya peningkatan daya saing produk dan peningkatan daya saing pekerja.
“Hal ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi pemerintah sebelum digulirkannya pasar pasar bebas Asean," ujarnya.
PERLU INSENTIF
Agar bisa menghadapi daya saing industri maka pemerintah diharapkan segera memberikan insentif. Selanjutnya, pemerintah agar memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada untuk memperbaiki produktivitas tenaga kerja.
Berdasarkan data, Bank Indonesia Jawa Barat merilis laju pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan pertama tahun ini lebih lambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Selama triwulan I 2014, pertumbuhan ekonomi Jabar sekitar 5,5%, sedangkan periode yang sama tahun lalu 6,3%.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat optimistis daya saing tenaga kerja dalam negeri mampu berdaya saing saat pasar bebas Asean 2015, bahkan di pasar ekspor.
Kepala Disnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengakui jika persiapan pemerintah dalam menggenjot kesiapan tenaga kerja agar bisa berdaya saing sangat mendadak dilakukan.
Seharusnya, katanya, persiapan menghadapi pasar bebas Asean ini telah digenjot sejak tahun 2007 lalu sesuai kesepakatan perdagangan bebas Asean yang dipercepat pada 2015.
"Kami akui persiapan ini mendadak, namun tidak ada salahnya pemerintah terus berupaya mempersiapkan segala kebijakan untuk menghadapi pasar bebas Asean," katanya.
Menurutnya, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi daya saing pasar bebas Asean, sehingga hal ini menjadi peluang bagi tenaga kerja agar memiliki daya saing yang maksimal.
"Pasar indonesia itu peluangnya sangat besar. Meski harus berdaya saing, jangan sampai tenaga kerja Indonesia hanya berada di dalam negeri, tetapi juga dikirim ke Thailand, Malaysia, dan lainnya," ujarnya.
Dia mencontohkan saat ini ribuan tenaga kerja Indonesia sudah banyak yang bekerja sebagai teknisi elektro di Malaysia dan menghasilkan produksi yang cukup berdaya saing.
Hening mengatakan sektor elektronik ini menjadi andalan bagi Malaysia untuk menghadapi pasar bebas Asean.
Meski demikian, katanya, Jabar juga akan mengandalkan sektor otomotif dan teknologi informasi sebagai unggulan daya saing di pasar bebas Asean.
"Kedua sektor ini merupakan yang tertinggi di Jabar, sehingga penyiapan tenaga kerja harus dipersiapkan mulai dari sekarang," katanya.
Dia menjelaskan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkompetensi pihaknya saat ini sudah menyasar SMK otomotif dan teknologi informasi.
Secara terpisah, Pemerintah Kabupaten Bandung kini dilibatkan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Keterlibatan ketiga SKPD tersebut antara lain Dinas Koperasi, Perindustrian dan, Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar), serta Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbuthut) sangat diperlukan sebagai fasilitator dan regulator pengembangan usaha jelang pasar bebas Asean 2015.
“Namun saya mengingatkan, keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah semata, namun menuntut peran serta masyarakat khususnya para pelaku usaha itu sendiri,” ujar Bupati Bandung Dadang Naser.
Dadang memaparkan tugas ketiga SKPD masing-masing untuk pelatihan produksi, kelembagaan, manajerial, dan pelatihan kemasan difasilitasi Diskoperindag.
Dinas tersebut ditugaskan pula untuk memfasilitasi promosi dan pengembangan usaha bersama-sama dengan Distanbunhut.
“Dalam setiap event pameran baik lokal maupun internasional, kita ikut sertakan produk ekonomi kreatif hasil masyarakat Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Bandung,” katanya.
Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Bandung selama ini cukup melimpah, mengingat sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup tersedia.
“Untuk pemasaran pun tidak begitu sulit, karena letak geografis Kabupaten Bandung sangat dekat dengan pusat ibu kota Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Dia mencontohkan industri kerajinan lukisan di Jelekong Kecamatan Baleendah, kini sudah dilirik oleh para turis mancanegara. Demikian juga dengan industri kerajinan wayang golek kini sudah memiliki pangsa pasar tersendiri.
“Kebetulan sentra kedua jenis kerajinan ini berada di tempat yang sama yaitu Jelekong,” tambahnya.( Hedi Ardhia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
