Bisnis.com, JAKARTA – Baru sampai akhir Mei 2014, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah senilai Rp2.461,36 triliun atau bertambah sekitar Rp20 triliun dari periode April 2014 senilai Rp2.440,41.
Kondisi ini juga menunjukkan adanya tren peningkatan utang pemerintah dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2013, utang pemerintah tercatat Rp2.371 triliun. Sebelumnya, hingga akhir 2012, utang pemerintah senilai Rp1.978 triliun.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan posisi utang ini diperkirakan meningkat selama belanja pemerintah melebihi pendapatan negara. “Kalau utang, selama anggaran masih defisit dan defisit primer terjadi, pasti tambah utang,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Menurutnya, utang tersebut tidak bisa dilihat hanya dari nominalnya, melainkan dari posisi utang tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika menggunakan patokan APBNP 2014, tuturnya, rasio utang pemerintah masih berada di sekitar 23%-24% terhadap PDB.
Jika menggunakan patokan APBN 2014, dengan posisi utang masih berada pada level 23,71%. Namun, jika menggunakan patokan APBNP 2014, posisi utang pemerintah di level 24,46% karena pemerintah menetapkan defisit anggaran senilai Rp241,5 triliun atau 2,4% terhadap PDB.
Hingga akhir 2014, utang pemerintah tersebut terbagi menjadi dua, yakni pinjaman senilai Rp681,21 triliun dan surat berharga negara (SBN) senilai Rp1.780,15 triliun.
Chatib mengatakan porsi penjagaan utang swasta harus diperketat karena tidak sepenuhnya dikendalikan pemerintah dan Bank Indonesia.
