Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SERTIFIKASI KAKAO, Pemerintah Harus Pakai Laboratorium Terakreditasi

National Reference Group (NRG) on Kakao Jawa Barat meminta pemerintah menggunakan laboratorium terakreditasi guna merealisasikan sertifikasi SNI pada kakao.
Biji kakao /bisnis.com
Biji kakao /bisnis.com

Bisnis.com, BANDUNG—National Reference Group (NRG) on Kakao Jawa Barat meminta pemerintah menggunakan laboratorium terakreditasi guna merealisasikan sertifikasi SNI pada kakao.

Koordinator NRG on Kakao Jabar Iyus Supriyatna mengatakan penggunaan laboratorium yang terakreditasi tersebut sebagai upaya menjamin sertifikasi sesuai dengan aturan sehingga keterjaminan produk bisa dipertanggungjawabkan.

 “Laboratorium yang terakreditasi dapat dipastikan menggunakan standar yang tepat dan menjalankan operasi sesuai ketentuan,” katanya kepada Bisnis.com, Rabu (11/6/2014).

Dengan demikian, jika pemerintah melibatkan laboratorium terakreditasi maka keterjaminan sertifikasi bisa dipertanggungjawbkan.

Adapun keuntungan sertifikasi kakao ini bisa mendapat beberapa keuntungan di antaranya pemasaran yang lebih mudah, pertanian yang berkelanjutan serta adanya harga premium bagi produsen.

Iyus yang anggota Internal Control System (ICS) UTZ Cocoa Certified Europe Union Inspector HACCP mengatakan beberapa skema sertifikasi yang digunakan untuk sertifikasi produk kakao adalah Fair Trade, UTZ, Rain , Organik, dan Forest Alliance.

“Saat digulirkannya pasar bebas Asean 2015 produk yang telah tersertifikasi pasti bisa berdayang saing dengan mudah bersama produk impor. Bahkan, produk kakao ini bisa dengan mudah diekspor ke beberapa negara,” katanya.

Iyus mengungkapkan sebenarnya pengguliran sertifikasi kakao ini telah muncul sejak 5 tahun lalu. Namun kurangnya komitmen pemerintah dalam melakukan sertifikasi membuat kepercayaan dunia internasional berkurang.

Menurutnya, meski sertifikasi kakao mulai digenjot saat ini tidak menjadi masalah. Yang penting pemerintah tidak benar-benar berkomitmen penuh untuk mewujudkannya.

“Kami sangat setuju dengan langkah ini meski terlambat. Pemerintah harus terus menyasar seritifikasi kakao, terutama kakao rakyat sebelum perdagangan bebas Asean 2015,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper