Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai program yang diusung kedua pasangan capres-cawapres belum didasarkan fakta dan kendala sehingga sulit mengurai persoalan transportasi dan upaya menurunkan biaya logistik nasional.
Sebagaimana dokumen visi dan misi kedua pasangan Capres-Cawapres, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta mayoritas program aksi di bidang transportasi dan logistik hampir serupa. Keduanya memang menyediakan amunisi bagi jualan mereka, akan tetapi publik terutama pelaku usaha tak mendapat apa yang mereka harapkan sebagai perubahan visioner.
Pasangan PS-HR, hanya menyajikan program mengawetkan kelemahan pemimpin dalam menilai kondisi faktual sektor transportasi dan logistik.
Pasangan ini hanya mencantumkan poin perbaikan sektor industri transportasi darat, laut, dan udara.
Artinya, tak satupun poin program yang memang baru dan membawa angin segar bagi pengusaha di bidang jasa transportasi dan logistik.
Di lain sisi, pasangan ini menancapkan target makro yang cukup besar, yakni sekitar 10% pertumbuhan ekonomi dan Rp60 juta pendapatan per kapita per tahun dari saat ini hanya Rp35 juta per tahun.
Namun demikian, mereka tidak sadar bahwa pertumbuhan ekonomi itupun erat kaitannya dengan besaran biaya logistik nasional yang saat ini mencapai 24% PDB. Padahal dengan besaran itu, banyak dana terbuang percuma akibat tidak adanya efisiensi transportasi dan sistem logistik yang ada.
Hal serupa juga terdapat di pasangan Jokowi-JK. Meski pasangan ini lebih memerinci dan menyinggung secara khusus persoalan teknis transportasi dan logistik dalam poin program, namun umumnya tidak menawarkan suatu gagasan baru.
Jokowi-JK memang secara khusus mencantumkan target penurunan biaya logistik nasional sekitar 5% per tahun. Hal ini masih ditambah dengan sederet poin program seperti peningkatan pelayaran perintis, penambahan terminal kontainer, dan pusat pertumbuhan ekonomi luar jawa.
Persoalannya, poin program itupun telah ada setidaknya pada Cetak Birus Sislognas (sistem logistik nasional) dan MP3EI (Masterplan Percepatan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia).
Adapun kendala hingga saat ini yang dikeluhkan para pelaku usaha transportasi dan logistik, realisasi keduanya lambat, cenderung tidak berjalan.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita menilai bahwa kedua pasangan capres-cawapres lazimnya tidak memahami persoalan lapangan transportasi dan logistik. Penilaian itu didasarkan pada lontaran gagasan kedua pasangan terkait penyelesaian sektor transportasi laut, Jokowi mengusung ‘tol’ laut, sementara Prabowo menghadirkan tol di atas laut.
“Kedua gagasan itu sangat tidak sesuai fakta lapangan, sebab untuk tol laut Jokowi, ini amat sukar sebelum adanya pemertaaan industri, sedangkan tol di atas lautnya Prabowo, malah berpotensi memahalkan biaya logistik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (8/6/2014).
