BISNIS.COM, JAKARTA---Asosiasi Logistik Indonesia mendesak pembenahan masalah ketersediaan bahan bakar minyak yang menyebabkan tingginya ongkos logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita mengatakan hal krusial bagi logistik saat ini yakni masalah harga bahan bakar minyak (BBM), banyak anggotanya yang kesulitan mengisi solar.
Pemerintah juga harus menghapus biaya kir, perpanjangan STNK, pembelian spare part dan pembelian truk, semua harus 0% agar beban logistik tidak berat. Begitu juga dengan THC dipelabuhan dipotong 50%. Kalau bisa alokasi subsidi BBM untuk transportasi laut.
"Cost logistik kita tertinggi di dunia," kata Zaldi dalam jumpa pers bersama sejumlah asosiasi lainnya yang tergabung dalam KADIN Indonesia bidang logistik, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (26/3/2013).
Profesor Transportasi dari Universitas Hasanuddin M Yamin Jinca mengatakan isu yang diangkat menyangkut pembangunan infrastruktur transportasi.
Untuk transportasi laut, tidak ada alasan tidak membangun infrastruktur laut yang terdiri dari empat unsur utama, yakni kondisi muatan yang tidak seimbang, kapal yang mayoritas berumur tua sehingga biaya pemeliharaan yang tinggi.
Ketiga kondisi pelabuhan yang terjadi pendangkalan, dan terakhir soal akses di darat menuju pelabuhan.
Kontainer rata-rata menumpuk di pelabuhan, harusnya tiba di tujuan. Namun akses jalan rayanya belum baik. Banyak pelabuhan yang terbangun, tetapi akses tidak sinkron, tidak terintegrasi antara pelabuhan dan infrastruktur jalan.
"Yang bangun jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan. Harusnya sinkron, agar tidak mubajir pembangunan," kata Yamin.
Dengan kondisi yang demikian, imbuh Yamin, muncul dampak, yakni disparitas harga. Menurut statistik, rata-rata produk pertanian di Kalimantan, Maluku dan Papua harganya lebih tinggi 25%-80%, harga semen Rp1,5 juta/sak di Maluku dan Papua, karena tidak ada jalan darat sehingga menggunakan pesawat.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Bambang K. Rakhwardi mengatakan yang paling penting di pelabuhan adalah percepatan arus barang. Dalam UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang menghendaki pemisahan peran regulator dan operator yakni otoritas pelabuhan (OP) dan Pelindo.
"Ternyata kebijakan ini juga tidak menjamin, pengusaha kapal dan pemilik barang yang sudah MoU dengan Pelindo, tidak juga bisa cepat, karena sangat overload arus barang. (ra)
