Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari menambahkan aturan pelarangan dan pembatasan dalam RPP itu akan diberlakukan sesuai dengan kasus yang terjadi. Bila industri hilir dari hasil produk smelter mamang belum ada di dalam negeri, tidak masalah untuk diekspor.
Namun, bila industri hilir sudah terbentuk dan membutuhkan pasokan bahan baku, maka harus dibuat pengendalian.
“Bisa dengan pelarangan ekspor, pemberlakuan kuota atau menaikkan bea keluar (BK). Misalnya, ada smelter yang mengolah bauksit menjadi alumina. Inalum membutuhkan pasokan alumina. RPP itu nantinya mengatur agar pasokan alumina Inalum diutamakan sebelum ekspor,” kata Anshari, Rabu (4/6/2014).
Yang pasti, kata Anshari, aturan ini tidak akan mengubah atau bertentangan dengan aturan yang sudah terbit dan berlaku terlebih dahulu. Misalnya soal pasokan gas. Menurut dia, RPP akan mengatur jaminan pasokan gas bagi industri di luar kontrak yang sudah berlangsung.
“Prinsipnya, RPP Pembangunan Sumber Daya Industri ini tidak akan memutus atau membatalkan sesuatu yang sudah disepakati. Hanya berlaku untuk yang baru atau kontraknya sudah habis. Jadi, tidak aka nada duplikasi aturan dengan Kementerian lain,” kata Anshari.
