Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat menilai fenomena El Nino yang terjadi pada tahun ini berpotensi membuat revisi target produksi kedelai yang baru saja dilakukan pemerintah meleset karena produksi jatuh hingga 20% dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu.
Apabila hal itu terjadi, mau tidak pemerintah terpaksa semakin memperlebar keran impor komoditas bahan baku tahun dan tempe itu. Sebelumnya, volume inportasi kedelai pada awal tahun diperkirakan hanya sebesar 700.000 ton, menjadi sedikit di atas 1 juta ton.
Pada tahun lalu, Indonesia juga kedapatan mengalami defisit perdagangan pangan sebesar US$3,86 miliar, karena hanya mampu
mengekspor senilai US$104,58 juta dibandingkan dengan nilai impor sekitar US$3,97 miliar.
“Kemungkinan target pemerintah meleset itu besar. Perkiraan saya, kalau masih sekitar 20% itu masih terkendali lah. Ya, pengendaliannya itu bisa jadi impor,” ujar Bustanul Arifin, Guru Besar Pertanian Universitas Lampung dan Ekonom Indef, Rabu (28/5/2014).
Bustanul menyebutkan, apabil fenomena musim kering berkepanjangan menimpa produsen kedelai seperti AS, maka harga kedelai akan otomatis meningkat dan berpotensi menimbulkan gejolak di dalam negeri. Selain kedelai, tuturnya, pemerintah juga perlu mewaspadai jagung yang diperkirakan juga terdampak El Nino.
Menjelang momentum puasa dan Lebaran, katanya, kementerian terkait harus melakukan sesuatu untuk menghindarkan permainan spekulan yang bisa memantik lonjakan harga akibat importasi tersebut.
“Antisipasi ini psikologis, amat sangat diperlukan. Daripada kita tidak punya persiapan, ini rentan dimainkan oleh spekulan. Tapi kalauada antisipasi dan yakin stok aman, kemungkinan besar gangguan spekulan bisa dikurangi. Yang jelas pemerintah have to do something,” katanya.
Dia mengatakan, apabila pemerintah pusat akan melakukan langkah antisipasi seperti operasi pasar, penting untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Berikutnya, jelas Bustanul, pemerintah harus konsisten dalam memantau pergerakan harga di pasar. Hal ini, ungkapnya, sangat memerlukan peran pemerintah daerah yang responsif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
