Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat menilai pemerintah gagal meningkatkan kesejahteraan petani selama masa kepemimpinan SBY menyusul terus merosotnya nilai tukar petani (NTP) komoditas pangan.
Sesuai lansiran BPS, selama 5 tahun SBY berkuasa, posisi NTP pangan tidak pernah berada di atas angka 100, khususnya ketika berada di bulan puncak musim panen, yaitu April.
Pada April 2009, NTP pangan adalah 94,36 dan 5 tahun kemudian hanya naik menjadi 98,20. Angka tersebut jauh berada di bawah NTP pangan pada April 2004 yang berada di posisi 139,91. Jika diakumulasi, selama 10 tahun SBY berkuasa, NTP pangan jatuh sebesar 41,71.
“Begitu NTP tidak pernah membaik, sudah pasti produktivitas pertanian turun. Karena petani tidak punya insentif ekonomi,” ujar Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, Sabtu (17/5/2014).
Pemerintah, tuturnya, seharusnya jangan hanya menunggu ada lahan tersedia untuk menggenjot kesejahteraan petani, karena banyak sekali upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Enny, salah satu hal yang bisa dilakukan Kementerian Pertanian pada masa pemerintahan SBY adalah dengan memaksimalkan badan dan lembaga yang sudah ada.
Dia mencontohkan, gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) semestinya bisa digunakan untuk menyerap hasil produksi pertanian agar lebih tahan lama.
Selain itu, dia mendesak pembentukan semacam badan yang berwenang penuh mengurusi ketahanan pangan.
“Ada 1 badan otonom yang mengurusi ketahanan pangan. Itu salah satunya kan masalah logistik dan antarkementerian. Itu kan Bulog bisa berfungsi di sana. Bisa diperluas fungsinya,” kata Enny.
