Bisnis.com, JAKARTA--Usai dilantik Mahkamah Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode April-Oktober 2014 Rizal Djalil berencana memperbanyak audit kinerja terhadap program-program pemerintah.
“Saya pikir kami akan lebih banyak masuk ke audit kinerja. Jadi nanti kita akan lebih memahami apa sebenarnya yang perlu dilakukan agar program pemerintah berjalan efektif,” ujar Ketua BPK Rizal Djalil usai pelantikan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Senin (28/4/2014).
Dia menambahkan BPK tetap akan meneruskan program yang ada sebelumnya, misalnya menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan terhadap 542 kabupaten/kota, 34 provinsi dan 86 kementerian/lembaga.
Kendati demikian, dalam kepemimpinannya, BPK akan lebih memprioritaskan audit kinerja karena banyak menyangkut terhadap kepentingan rakyat. Dia mencontohkan antara lain, program beras miskin (raskin) dan bantuan sosial (bansos).
Rizal menjelaskan pihaknya siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memberikan kepastian terhadap penyaluran raskin. Menurutnya, BPK akan memberikan pendapat mengenai ketepatan penyaluran raskin senilai Rp21 triliun tersebut.
Tidak ketinggalan, BPK juga akan meluruskan polemik dari penyaluran bansos sekitar Rp90 triliun selama ini. Menurutnya, penyaluran bansos maupun raskin seringkali tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran bansos kedepannya bakal lebih tepat seiring peningkatkan audit kinerja.
“Sumbangan kami ke pemerintah itu memang seperti ini, tetapi yang lebih menyangkut kepentingan rakyat. Dengan audit kinerja itu kita bisa lebih memahami. Makanya, kami akan perbanyak itu audit kinerja itu,” tegasnya.
Sekadar informasi, dalam peer review Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) atau BPK Polandia, disebutkan BPK Indonesia perlu meningkatkan portofolio audit kinerja dari seluruh jumlah audit yang dilaksanakan BPK sebagai salah satu cara meningkatkan mutu audit BPK.
