Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BPK Rekomendasikan Sanksi Bagi Importir Telat Serahkan PIB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan adanya pemberian sanksi bagi importir yang terlambat menyampaikan dokumen pelaporan impor barang (PIB) lebih dari tiga hari setelah tanggal surat pemberitahuan jalur merah (SPJM).
Ringkang Gumiwang
Ringkang Gumiwang - Bisnis.com 24 April 2014  |  20:49 WIB
/Ilustrasi
/Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan adanya pemberian sanksi bagi importir yang terlambat menyampaikan dokumen pelaporan impor barang (PIB) lebih dari tiga hari setelah tanggal surat pemberitahuan jalur merah (SPJM).

Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK yang diterima Bisnis, persentase penyampaian dokumen PIB jalur merah yang melebihi empat hari kalender kian meningkat dari 26,8% menjadi 30,5%. Sementara, jalur kuning meningkat dari 3,86% menjadi 8,88%.

Dalam laporan pemeriksaan, BPK menilai rendahnya kepatuhan importir dalam menyampaikan dokumen PIB secara tepat waktu, diakibatkan tidak adanya sanksi yang tegas bagi importir dari Ditjen Bea dan Cukai.

Rendahnya kepatuhan importir memenuhi ketentuan kepabeanan berpotensi mengganggu kelancaran arus barang. Artinya, semakin lama importir menyampaikan dokumen PIB, maka akan meningkatkan juga waktu penimbunan di tempat penimbuan sementara.

Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Susiwijono Moegiarso mengatakan Ditjen Bea dan Cukai sudah memberikan sanksi dengan memberlakukan sistem blokir bagi importir yang telat menyampaikan dokumen PIB.

“Tidak ada sanksi tambahan bagi importir. Saya kira sanksi blokir itu sudah cukup kuat, karena apabila sudah terblokir, importir tidak akan dilayani oleh kami untuk melakukan aktivitas impor. Jadi importir itu tidak akan kerja,” katanya, Kamis (24/04).

Dia mengaku apabila blokir tersebut bisa saja membuat penimbunan barang di TPS kian sesak. Kendati demikian, meenurutnya, aturan tersebut tetap tidak boleh dihilangkan, hanya untuk mempercepat barang keluar dari TPS.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpk ditjen bea dan cukai
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top